Menu

Cegah Klaster Baru di Pemko, Sistem Kerja Ganjil Genap bakal Diterapkan

  Dibaca : 78 kali
Cegah Klaster Baru di Pemko, Sistem Kerja Ganjil Genap bakal Diterapkan
PERTEMUAN— Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa melakukan pertemuan dengan Camat dan Lurah se-Kecamatan Padang Selatan, Selasa (13/10).

AIAPACAH, METRO
Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, akan menerapkan sistem kerja ganjil-genap terhadap sejumlah OPD. Wacana tersebut diambil seiring dengan meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang yang positif Covid-19.

“Kebijakan ini kita ambil guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemko Padang,” tukasnya usai melakukan pertemuan dengan Camat dan Lurah se-Kecamatan Padang Selatan di Aula Kantor Camat, Selasa (13/10).

Dengan sistem ini terang Hendri, ASN akan dibagi dua. Pada tanggal genap, yang kebagian bekerja pada tanggal genap akan datang ke kantor seperti biasa. Sementara yang kebagian tanggal ganjil akan bekerja di rumah begitu sebaliknya.

Ia menjelaskan, bagi ASN yang kebagian bekerja di rumah diwajibkan tetap melapor pada pimpinan OPD yang bersangkutan. Ia juga menekankan kebijakan ini hanya berlaku pada instansi yang memiliki banyak pegawai.

Sementara untuk instansi/OPD yang personelnya sedikit ungkap Hendri, kebijakan ini tidak berlaku, agar tidak mengganggu aktivitas terutama terhadap pelayanan masyarakat. “Kebijakan ganjil genap ini juga khusus diberlakukan untuk staf, sementara untuk pejabat eselon tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemko Padang mengintensifkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN. Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi keluarga besar Pemko Padang.

Hendri menambahkan, pelaksanaan bekerja dari rumah ini sudah tertuang di Surat Edaran Wali Kota Padang. Sebanyak 75 persen pegawai bekerja dari rumah. Sedangkan 25 persen lainnya tetap bekerja di kantor. “Kita lihat hasilnya sebulan ke depan,” ujar Hendri Septa.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Suardi mengatakan, sebanyak 25 persen ASN yang bekerja di kantor disesuaikan oleh kepala dinas masing-masing. “Kalau di BKPSDM ada jadwalnya yang kerja di kantor, kalau eselon dua dan tiga tetap bekerja di kantor,” tukasnya.

Ia menjelaskan, Surat Edaran Wali Kota tentang bekerja dari rumah ini sudah ada dan sesuai aturan dari Kementerian. Menurutnya, pengaturan sistem kerja disesuaikan oleh OPD masing-masing. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional