Close

Cegah Kekerasan Seksual, Kampus Wajib Bentuk Satgas PPKS per Juli 2022

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

JAKARTA, METRO–Menteri Pendidikan, Kebu­dayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta kepada pergu­ruan tinggi untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Hal itu tertuang dalam Permen­dikbudristek 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Nadiem pun menargetkan sebanyak 30 persen perguruan tinggi negeri (PTN) sudah memiliki Satgas pada Februari 2022. Lalu pada Juli 2022, 100 persen PTN diharapkan sudah memiliki Satgas PPKS.

“Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta kita mengharapkan hal yang sama, Februari 30 persen sudah membuat satgas, dan akhir Juli sampai 100 persen,” terang dia dalam Merdeka Belajar Episode 14 secara daring, Jumat (12/11).

Sama halnya untuk perguruan tinggi swasta, namun untuk pembentukan Satgas bisa dilakukan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) masing-masing wilayah. Ini untuk mengatasi masalah sumber daya di PTS.

“Kami tetap berharap PTS membentuk sendiri, dan perguruan tinggi yang di bawah yayasan, terpadu, bisa membentuk satu satgas di tingkat yayasan,” ujarnya.

Adapun, tujuan Satgas adalah untuk melalukan investigasi kekerasan seksual. Sebab, bagi perguruan tinggi melindungi mahasiswa, dosen dan segenap civitas akademika dari kekerasan seksual adalah hal yang penting demi kelangsungan pembelajaran yang berkualitas.

“Kalau tidak ada sanksi, tidak mungkin Jera dan kita tidak mungkin saya itu artinya perguruan tinggi tidak mementingkan untuk memprioritaskan keamanan mahasiswa dan dosen dalam kampus jadi luar biasa pentingnya untuk melihat sanksi,” ucap Nadiem.

Langkah Nadiem juga mendapat dukungan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Ia pun menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan ter­sebut. Mengingat bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berada dibahwa tanggungjawab Kemenag.

“Ini momentum utama kita berbuat baik untuk bangsa dan negara, terutama dunia pendidikan. Saya menjamin kemenag akan memberikan dukungan sepenuhnya, “ jelas menteri yang bisa disapa Gus Yaqut dalam peresmian Merdeka Belajar Episode 14, Jumat (12/11).

Kata dia, ketika pertama kali menyimak tentang Permendikbudristek ini, Kemenag akan memberikan dukungan sepenuhnya. Pasalnya, ini juga merupakan salah satu ben­tuk moderasi beragama yang saat ini digencarkan oleh pihaknya.

“Karena kami juga terus mengembangkan moderasi beragama sebagai solusi untuk mengjadapi isu keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi saat ini,” ucapnya.

Adapun, definisi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengaktualisasikan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip yang adil, berimbang, taat pada konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

“Hemat saya, perlindungan kepada sivitas akademi merupakan implementasi moderasi beragama, yaitu melindungi martabat kemanusiaan, tidak ada alasan untuk tidak memberikan jaminan dan kehormatan atas perlindungan manusia apapun jenis kelaminnya, agama, suku dan rasa tau latar belakang yang lain dari tindakan yang merendahkan kehormatan sebagai manusia di tempat manapun, tidak terkecuali di perguruan tinggi,” ujarnya.

Ia pun mengharapkan regulasi ini dapat membuat sivitas akademika di perguruan tinggi dapat menjadi panutan dan duta anti kekerasan seksual,cmaupun kekerasan yang lain. “Ini penting semua pihak ber­kepentingan untuk memberikan dukungan yang lebih baik,” pungkasnya. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top