Menu

Catatan Ranperda LPPA 2020, Farksi Sorot Lemahnya Pengawasan Pembangunan Insfrastruktur di Sawah­lunto

  Dibaca : 84 kali
Catatan Ranperda LPPA 2020, Farksi Sorot Lemahnya Pengawasan Pembangunan Insfrastruktur di Sawah­lunto
BACAKAN—Ketua Fraksi PAN Dasrial Ery, Golkar dan PDIP membacakan pemandangan fraksinya serta beberapa catatan yang harus ditindak lanjuti Pemko Sawahlunto dan kepala daerah.

SAWAHLUNTO, METRO–Beberapa Fraksi di DP­RD Kota Sawahlunto mem­berikan catatan penting terhadap Pemko Sawah­lunto sebelum menyetujui Ranpaerda LPPA (La­po­ran pertanggungjawaban Anggaran APBD 2020) menjadi Perda, Senin (12/7). Fraksi PKPI yang diba­cakan Masrizal menyorot kondisi RSUD yang sampai saat ini belum memiliki dokter anestesi, yang ha­nya mampu melakukan operasi 2 hari dalam se­minggu.Serta merujuk pa­sien ke tempat yang lebih kecil dibandingkan rumah sakit umum daerah (RS­UD) Sawahlunto.

Selanjutnya Fraksi PK­PI juga meminta Pemko agar serius melakukan pengawasan dan cross­chek ke lapangan untuk melihat kualitas kegiatan pembangunan infra­struk­tur sepanjang tahun 2020. Kepala daerah harus me­ngambil tindakan ter­ha­dap kontraktor pem­ba­ngunan Puskesmas Ta­la­wi yang mengabaikan su­rat panggilan/teguran sam­pai habisnya waktu pe­meliharaan.

Fraksi PAN, Golkar dan PDIP yang dibacakan Das­rial Ery memberikan, ca­tatan khusus kepada Pem­ko dalam hal SILPA untuk APBD tahun 2020 sebesar Rp. 44.069.104.695,5, diban­dingkan tahun 2019 se­besar Rp13.369.052.535,47 merupakan kenaikan yang sangat besar.

Fraksi ini menekankan ke depan Pemko Sa­wah­lunto berupaya untuk me­mak­simalkan dan serius dalam penggunaan ang­garan yang disediakan. Jangan sampai SiLPA dija­dikan sebagai sebuah stra­tegi untuk menutupi defisit anggaran tahun beri­kut­nya. Karena hal itu akan menggambar pemba­ngu­nan dan peningkatan eko­nomi kerakyatan di Kota Sawahlunto.

Dasrial Ery juga seba­gai Ketua Fraksi ini me­nam­bahkan beberapa hal yang dianggap urgent terhadap pengelolaan a­set daerah dan mem­per­tanyakannya kepada Pem­ko dan Walikota se­bagai kepala daerah. Pem­ko meningkatkan penga­wasan terkait mutu p­e­kerjaan fisik yang telah dikerjakan rekanan. Ka­rena banyak yang rusak sebelum waktunya. Hal ini disebabkan jauhnya harga penawaran dari pagu ang­garan.

Tim seleksi lebih men­jadikan teknis pekerjaan sebagai point penting ke­timbang tinggi atau ren­dah­nya harga pena­wa­ran. Dan renovasi Pasar Blok B Lt II yang disewa Bank Nagari, bagaimana status kepemilikan awalnya ser­ta apakah sudah ada rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kota. Lalu, status PT. KBS yang dinyatakan pailit dalam Nota Penjelasan LPP  oleh Walikotanya Sawahlunto dan asset yang dimiliki PT. WWS saat ini. Kemudian, penyertaan modal ber­syarat kepada PT. WWS srbesar Rp3 miliar berda­sarkan Perda No. 5/2016.

Di mana uang tersebut hanya boleh diper­gu­na­kan untuk membangun wahana baru bukan biaya operasional. Sebelum me­ngajukan tambahan ang­garan, Direksi harus me­laporkan penggunaan ang­garan penyertaan mo­dal daerah yang telah diberikan, Serta penyer­taan modal kepada PDAM sebesar Rp2 miliar dengan dasar hukum Perda No. 3/2018, sampai saat ini tindak lanjutnya bagaimana.

Selain itu PT. BSM sam­pai saat ini tidak jelas perkembangannya, se­dangkan DPRD sudah be­rulangkali mem­pertanya­kan tindak lanjutnya, 7. Tindak lanjut tentang w­a­cana tinjauan atau revisi Perda No. 2 tahun 2001 tentang Visi-Misi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020.

Ketua DPRD Eka Wah­yu mengingatkan, Pemko dalam hal ini Walikota Sawahlunto sebagai ke­pala daerah dalam mene­tapkan Perda berpe­do­man kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dengan menindaklanjuti catatan-catatan yang telah disam­paikan oleh para Fraksi. (pin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional