Menu

Bupati Terima Laporan ASN dan Wali Nagari tak Netral, 16 ASN bakal Disanksi Tegas

  Dibaca : 117 kali
Bupati Terima Laporan ASN dan Wali Nagari tak Netral, 16 ASN bakal Disanksi Tegas
Bupati Pasaman Yusuf Lubis saat menandatangani MoU bersama Bawaslu Pasaman dalam rangka pengawasan netralitas ASN di lingkungan Pemda Pasaman.

PASAMAN, METRO
Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari Bawaslu terkait ketidak netralan sejumlah jajarannya dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Setidaknya, kata dia, ada 16 ASN termasuk Walinagari diduga tidak netral.

“Ke 16 kasus ASN ini telah ditindaklanjuti ke komisi aparatur sipil negara (KASN). Kita di Pemda, juga sudah enam kali terima surat dari KASN, tentang apa yang harus dilakukan oleh ASN selama proses tahapan Pilkada berlangsung. Salah satu pointnya, ASN ini harus netral,” kata Bupati Yusuf Lubis saat menghadiri sosialisasi pengawasan Pilkada serta penandatanganan MoU dalam rangka pengawasan netralitas ASN, Rabu (21/10).

Dihadapan peserta sosialisasi, Yusuf Lubis menyebut satu per satu instansi ASN yang dilaporkan oleh Bawaslu tersebut karena memberikan like, komentar terhadap status paslon maupun pendukung paslon serta menshare dan memposting kegiatan paslon peserta Pilkada di media sosial.

“Pertama, memberikan like dan komentar di facebook ASN di DPMPTSP, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kantor Camat Panti, Disdikbud, Direktur RSUD, BPBD, Kantor Camat Mapattunggul Selatan, Kantor Camat Rao Selatan, Dinas Koperasi dan UKM, Puskesmas Lansekadok, SMPN 2 Mapattunggul, Diskominfo, Wali Nagari Lansekkadok, Kepsek SMAN 1 Padanggelugur, Kepsek SMAN 1 Duo Koto,” beber Bupati

Ia menegaskan, ke-16 ASN itu akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.  Pasalnya, dalam menghadapi kontestasi Pilkada, ASN, Pegawai Kontrak dan honor di lingkup Pemkab Pasaman harus menjaga asas netralitas.

“Saya, selaku Bupati Pasaman juga sudah memutuskan sanksi tegas bagi kepala OPD yang tidak netral ini. Bagi pelanggar langsung masuk sel dua malam, itu pedoman bagi kepala OPD, kita samakan dengan sanksi pelanggar Covid-19. Pak Wakapolres sudah setuju ini,” tukasnya.

ASN, kata dia, harus bebas dari segala pengaruh atau rongrongan parpol dan paslon dalam setiap Pilkada. Netralitas ASN, kata dia, diatur tegas dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

“Sekali lagi, kami tegaskan ASN itu dilarang memposting, me-like, menshare, komentar di media sosial paslon atau pun pendukung paslon, termasuk juga photo bersama dengan paslon,” jelas Bupati.

Pihaknya sudah sering mengingatkan kepada ASN untuk berprilaku netral dalam pilkada. Ia juga meminta, seluruh ASN fokus pada bidang pekerjaannya sebagai aparatur negara dan pelayan publik jika tidak ingin dikenai sanksi.

“Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah tertera jelas, bahwa ASN dilarang untuk berpolitik praktis,” ungkap Yusuf Lubis. (cr6)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional