Close

Bupati Tanah Datar Sampaikan Ranperda Nota Penjelasan LKPj 2021 ke DPRD

SERAHKAN—Bupati Tanahdatar Eka Putra serahkan nota penjelasan pada Ketua DPRD H. Roni Mulyadi. Dt. Bungsu.

TANAHDATAR, METRO–Penyampaian nota  Ran­cangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pe­lak­sanaan APBD Tahun Ang­garan 2021 merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 kepada De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keua­ngan serta ikhtisar laporan kinerja dan Laporan Keua­ngan BUMD  paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra pada rapat Paripurna DPRD, Kamis (12/5) di ruang sidang utama, di Paga­ruyung. Sidang yang di­pimpin dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani diikuti 25 o­rang anggota dewan serta dihadiri Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Sekretaris DPRD Tanah Datar Yuhardi, camat dan undangan lainnya.

Bupati Eka Putra jelaskan, Pendapatan Daerah tahun 2021 ditargetkan se­besar Rp.1.263.943.­445.­644­,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.251.060.500.704,34 atau 98,98% terdiri dari Pen­dapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.­113.609.995.994,00 realisasi sebesar Rp. 121.384.­958.­232,34 atau 106,84%. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.097.­663.968.­583,00 dengan realisasi sebesar rp.1.077.614.071.­754,00 atau 98,17% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.52.669.481.067,00 dengan realisasi sebesar Rp.52.061.470.718,00  atau 98,85%.

Lebih lanjut disampaikan, Belanja daerah yang dianggarkan sebesar  Rp.­1.­332.­019.634.617,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.207.­540.100.532,00 atau sebesar 90,65%.  “Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tanah Datar Tahun Anggaran 2021, untuk yang ke 11 (Sebelas) kalinya mulai dari Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2012 s/d 2021 atau 10 (Sepuluh) kali berturut-turut,” sampai Eka Putra.

Dikatakan Eka Putra, untuk masa yang akan datang pemerintah daerah akan tetap berupaya untuk mempertahankan dan le­bih menyempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan, sehingga pertanggungjawaban ke­uangan daerah dapat memenuhi kebutuhan stakeholders, semakin akurat, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Diakhir penyampaiannya, Bupati Eka Putra juga  mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan pemerintah daerah dan terlaksananya laporan ke­uangan daerah sesuai de­ngan waktu yang telah ditentukan.  “Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya pemba­ngunan secara moril maupun materil kepada peme­rintahan di Tanah Datar Luhak Nan Tuo,” tutur Eka.

Sementara Ketua DP­RD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu menjelaskan, penyampaian nota LKPj Bupati ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae­rah, Pasal 69 ayat 1 me­nyatakan Kepala Dae­rah mempunyai kewajiban me­nyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, yang akan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat I sesi II dengan agenda panda­ngan umum fraksi-fraksi  pada Selasa 17 Mei mendatang. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top