Close

Bupati Sijunjung Tegaskan Kinerja ASN, Benny: Harus Berorientasi pada Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah

PEMBUKAAN RAKOR— Bupati Sijunjung Benny Dwifa membuka Rakor Kepegawaian di lingkungan Pemkab Sijunjung yang difasilitasi langsung oleh BKN.

SIJUNJUNG, METRO–Bupati Sijunjung menegaskan agar kinerja apa­ratur sipil negara (ASN) harus berorientasi pada pelayanan dan pembangunan daerah. Para ASN juga diminta berkomitmen untuk mengimplementasikan dalam kinerja kedinasan, khususnya di lingkungan Pemkab Sijunjung.

Hal itu disampaikan Bupati Sijunjung Benny Dwifa saat membuka rapat kordinasi kepegawaian dalam rangka menyamakan persepsi terkait pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rapat koordinasi kepegawaian yang digelar di Aula Kantor Regional XII BKN Pekanbaru itu dilaksanakan selama dua hari, sejak Senin-Selasa (21-22/11) dan melibatkan langsung pihak BKN Regional XII Pekanbaru.

“Pengelolaan manajemen kepegawaian yang baik itu harus mengacu pada aturan perundang-undangan. Tujuannya agar ASN di Sijunjung berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jika ini terwujud, maka pembangunan daerah pun bisa berjalan sesuai harapan,” tutur Benny.

Pemkab Sijunjung mengusung tema, Meningkatkan sinergitas pengelolaan kepegawaian dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Professional dan Berakhlak.

“Kegiatan ini baru pertama kali dilakukan, kita berharap berharap ini bisa berdampak  positif dalam upaya dalam membenahi pola dan sistem pelayanan administrasi kepegawaian di Kabupaten Sijunjung,” terang Benny.

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai upaya dalam membenahi birokrasi dan manajemen pengelolaan ASN. “Mari samakan persepsi dalam implementasi manajemen ASN yang nantinya akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” harap Bupati Sijunjung.

Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, Wi­sudo Putro Nugroho mengatakan agar ASN wajib memiliki sikap disiplin.

“Kinerja tanpa disiplin akan menghilangkan marwah ASN. Dan tentu saja akan berdampak tidak bagus pada pelayanan dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam Peraturan BKN Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin dengan Petunjuk Pelaksanaan Permenpan Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. “Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa atasan langsung diberikan kewenangan memberikan hukuman disiplin kepada bawahannya dan apabila atasan tersebut tidak memberikan hukuman disiplin maka atasan langsung pun dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat,” jelas Wisudo Putro.

Sebagai perangkat kunci yang berperan penting dalam menjalankan program pemerintah, ASN perlu memahami secara utuh seluruh tranformasi kebijakan pengelolaan SDM sehingga dapat mendukung sistem tata kelola pemerintahan yang unggul dan berkualitas.

Di sisi lain, kegiatan itu diadakan untuk menyikapi adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai ne­geri sipil. “Sehingga dilakukan penyetaraan birokrasi  untuk memberikan pe­ngetahuan kepada pengelola kepegawaian pada perangkat daerah di Ling­kungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tutupnya. (ndo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top