Menu

Bupati Non Aktif Solsel Divonis Lebih Tinggi, JPU dan PH Mengaku Belum Terima Putusan PT

  Dibaca : 150 kali
Bupati Non Aktif Solsel Divonis Lebih Tinggi, JPU dan PH Mengaku Belum Terima Putusan PT
Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang

PADANG, METRO
Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Padang mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap vonis Bupati (non aktif) Solok Selatan, Muzni Zakaria, yang menerima uang dari bos PT.Dempo group.

Pasalnya, JPU KPK mengajukan banding ke PT Padang, setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, pada beberapa waktu lalu. Menurut Humas PT Padang, Yulman, putusan tersebut dibacakan pada 1 Desember 2020, dengan hakim yang diketuai Dr. Panusunan Harap dengan didampingi Ramli Darasah dan Firdaus yang masing-maing sebagai hakim anggota.

”Dalam putusan tersebut dibunyikan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama, empat tahun dan enam bulan. Denda Rp 250 juta apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama empat bulan,” katanya, Kamis (3/12).

Dia menambahkan, selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muzni Zakaria, untuk membayar uang pengganti (up) sebesar Rp3.3750.000.000, dikurangi dengan uang sejumlah Rp440.000.000.00,yang telah disita oleh KPK dari terdakwa, sebagaimana barang bukti nomor 186,187,188,189,dan 190, sehingga bersisa Rp2.935.000.000.00. Tak hanya itu, hak untuk berpolitik, dicabut selama dua tahun. ”Tingginya putusan terdakwa Muzni Zakaria, itu berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim dan melihat fakta hukum yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada JPU KPK, yaitu Rikhi BM, melalui pesan whatsapp, menuturkan, belum mengetahui putusan tersebut, karena baru tahu dari media online. Selain itu, JPU KPK, belum menerima relas putusan tersebut.

”Kami selaku JPU, mengapresiasi permohonan banding, karena dikabulkan oleh PT Padang, yang mengenai uang pengganti kepada terdakwa Muzni Zakaria, atas suap yang diterima dari pihal M.Yamin Kahar. Untuk amar pidana yang ditambah menjadi empat tahun dan enam bulan, kami pun mengapresiasi,”sebutnya.

Selain itu juga diterangkan, JPU KPK belum bisa mengambil sikap, apakah menerima atau mengajukan kasasi, karena belum menerima relas putusan. ”Nantinya kami menunggu arahan pimpianan KPK, untuk menentukan sikap atas putusan tersebut,”imbuhnya.

Kuasa hukum terdakwa Muzni Zakaria, yakninya Esl Audy, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp, juga mengaku belum menerima putusan banding. ”Terkit dengan putusan banding, pada dasarnya kami belum menerima pemberitahuannya secara resmi, dari PT melalui Pengadilan Negeri Padang. Kami hanya mendengar putusan tersebut, dari media, Terkait putusan putusan tersebut, kami belum bisa memastikan, kalaupun nanti hasil putusannya merugikan klien, kami akan mendiskusikan, untuk mengajukan upaya hukum,”bebernya.

Sebelumnya terdakwa Muzni Zakaria diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, selama empat tahun penjara, denda Rp250 juta, dan subsider empat bulan kurungan penjara. Saat itu, putusan yang dibacakan oleh Yoserizal dengan didampingi hakim anggota M.Takdir dan Zaleka. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional