Close

Bupati Limapuluh Kota Sidak, Kantor Dinas Sosial Nyaris Kosong Melompong

KOSONG—Bupati sidak ke Dinas Sosial, dan kembali menemukan kantor dan ruangan yang banyak kosong dari aktivitas ASN.

LIMAPULUH KOTA, METRO–Bermaksud melakukan silaturrahmi Idul Fitri 1443 H dengan perangkat daerah, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro kembali menuai keke­cewaan karena faktanya ditemukan lagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Li­mapuluh Kota yang melanggar disiplin jam kerja.   Kejadian yang kurang me­ngenakkan ini disaksikannya pada Dinas Sosial Limapuluh Kota yang berlokasi di Koto Nan IV, Kota Payakumbuh  pada Rabu (11/5). Kejengkelan Bupati Safaruddin dengan pe­langgaran disiplin di de­pan mata ini dirasa wajar, setelah sehari sebelumnya pada Selasa (10/5) saat akan bersilaturahmi se­kaligus inspeksi menda­dak (sidak)  ditemukannya hal yang sama  pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be­rencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlin­dungan Anak (DPPKBP3A).

Untuk itu, kembali Bupati Safaruddin menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh di jajaran Pemkab Limapuluh Kota terhadap disiplin pelaksanaan tugas ASN. Kepada Sekretaris Daerah selaku pimpinan tertinggi ASN, ujar Bupati Safaruddin agar dalam waktu dekat dapat menyusun langkah-langkah evaluasi me­nyeluruh terhadap kinerja ASN khususnya disiplin pelaksanaan jam kerja.  “Saya merasa jengkel, masih pukul 14.00 WIB, di kantor hanya tinggal dua orang PNS dan dua orang CPNS, keberadaan pimpinan kantor juga tidak jelas, saya minta  hal ini jangan terulang lagi,” ujar Bupati Safaruddin, sembari me­nyusuri ruang demi ruang di Dinas Sosial yang terlihat nyaris kosong melompong itu.

Pada kesempatan itu, Bupati dengan serius mem­perhatikan daftar hadiri pegawai Dinas So­sial, dengan tingkat keha­diran 16 orang dari seba­nyak 34 kolom daftar hadir tersedia. Kepada pegawai Dinas Sosial yang hadir di Dinas Sosial saat sidak, Bupati Safaruddin menekankan pentingnya disiplin pelaksanaan ketentuan jam kerja di ma­sing-masing perangkat daerah. Sikap mematuhi disiplin termasuk jam kerja, hendaknya membudaya di kalangan ASN, karena selain menjadi tolok ukur standar kinerja juga seharusnya menjadi contoh penerapan disiplin di masyarakat, jika hal ini dibiarkan di sisi lain justru akan mempersulit masya­rakat yang hendak memperoleh pelayanan.

Di sisi lain, ulas Bupati Safaruddin, jika disiplin ASN mengalami reduksi yang akut, justru akan berdampak kepada gagalnya pencapaian visi dan misi daerah. Terutama dalam misi meningkatkan kualitas pelayanan publik de­ngan melakukan reformasi birokrasi seutuhnya.  “Bagaimana kita bisa me­wujudkan visi dan misi daerah nantinya, jika ASN selaku motor utamanya, kualitas disiplin jauh dari apa yang kita harapkan,” kata Bupati Safaruddin.

Pada bagian lain arahannya di Dinas Sosial, Bupati Safaruddin menyampaikan pentingnya ASN memahami pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mengembangkan komunikasi yang kondusif antar bidang tugas, antar pim­pinan dengan staf termasuk dengan pemangku kepentingan di luar perangkat daerah.

Sesuai tatanan bi­ro­krasi pemerintahan, setiap masalah ada pola, alur dan hirarki pembahasan dan pemecahannya, se­hingga tidak perlu melibatkan pihak-pihak yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. “Ciptakan komunikasi yang efektif di kantor, laporkan dan diskusikan segenap perma­salahan yang terkait de­ngan pencapaian sasaran kinerja dengan atasan sesuai hirarkinya,” terang Bupati Safaruddin. (uus) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top