Menu

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin dan Buya Gusrizal Gazahar, Sumbar Referensi MUI Pusat dan Formulasi Pendidikan Surau

  Dibaca : 107 kali
Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin dan Buya Gusrizal Gazahar, Sumbar Referensi MUI Pusat dan Formulasi Pendidikan Surau
SERIUS— Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro tampak serius dengan Ketua MUI Provinsi Sumbar Buya Gusrizal Gazahar.

LIMAPULUH KOTA, METRO–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lima Puluh Kota adakan Musya­warah Daerah ke -V. Mus­da itu diselenggarakan bertujuan memilih ketua dan pengurus MUI Kabu­paten Lima Puluh Kota masa khidmat 2020-2025. Ketua MUI Provinsi Su­matera Barat, H. Gusrizal Gazahar, Lc., M.Ag me­nga­takan, MUI Sumbar berdiri lebih awal diban­ding MUI Pusat, dari cata­tan sejarah para ulama dan hasil komfirmasi dari Almarhum Dt. Tuanku Ba­sa, tanggal 16 sampai de­ngan 27 Mei 1968, terjadi musyawarah ulama Su­matera Barat di Mesjid Djamik Birugo. Ketika itu terpilih menjadi Ketua Buya Dt. Panglimo Kayo. Keberadaan MUI Pusat belum ada pada masa itu. Tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 1975 terjadi musyawarah ula­ma se  Indonesia.

“Sejarah mengatakan, Sumbar adalah gudang Ulama yang dikonfirmasi dan dicatat. MUI sumbar adalah reverensi MUI pusat sebagai lembaga yang mengetahui dalam persoalan umat. Kita Su­matera Barat  jelas bera­zaskan  Adat Basandi Sya­rak Syarak Basandi Kita­bullah. Sehingga ulama dahulu telah berbuat sebe­lum yang lain memi­kir­kan,” Kata Buya Gusrizal dalam pembukaan Musda MUI Kabupaten Lima Pu­liuh Kota, di Hotel Mang­kuto,Sabtu (3/7).

Dijelaskan Buya Gus­rizal Gazahar, saat ini masih ada 2 MUI Kabu­paten /Kota yang belum melaksanakan Musda. Wa­lau demikian Rakerda MU­I Provinsi Sumatera Barat tetap dilaksanakan untuk memajukan MUI khususnya di Sumatera Barat. Mengharapkan de­ngan proses selanjutnya atau dalam raker, MUI bisa menjadi payung dalam menyatukan perbedaan ormas dan forum. De­ngan dilaksanakannya Musda MUI Kabupaten Lima Pu­luh Kota, MUI tetap men­jadi mitra dan sahabat pem­erintah dalam me­buat keputusan maupun kebijakan.

“Ulama adalah pe­nya­tu umat, pelayanan kita harus tetap optimal. Pe­kerjaan dan tantangan MUI ini cukup berat, kita bersama dalam kepriha­tinan dan harapan para ulama di tengah banyak­nya gejolak umat kekini­nian, baik di daerah mau­pun secara nasional,” je­las Buya

Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safa­ruddin Datuak Bandaro Rajo menyampaikan, inte­lek­tual para pendahulu merupakan suatu konsep kaderisasi yang telah me­lembaga dalam adat Mi­nangkabau yakni pola pen­didikan di surau. Wadah Surau adalah tempat trans­­fer ilmu. Mulai dari ilmu agama,karakter, ketera­m­pilan hingga beladiri (silat).

“Tahfiz dan Aqidah me­­ru­pakan produk surau. Konsep kaderisasi yang sangat konsisten sebagai pondasi kehidupan yang baik. Pola ini akan difor­mulasikan kedalam ben­tuk yang tepat pada masa kekinian, minimal menjadi konsep pelengkap pendi­dikan formal,”kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati me­ngatakan, Pemerintah Ka­bu­paten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk me­wujudkan pembangunan bidang keagamaan. Dise­suai­kan dengan kemam­puan APBD dan dipropor­sikan dengan tepat seba­gai alokasi dana bantuan bidang keagamaan.

“Semoga kerjasama antara pemerintah daerah dan MUI yang telah terba­gun semakin meningkat. Haapan kami, MUI dapat memberikan masukan yang tepat dalam soal pendidikan keagamaan, sehingga dapat diterap­kan atau direalisasikan dengan proporsi yang tepat,” tutup Bupati.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Kemen­terian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua MUI kecamatan, Pimpi­nan Pondok Pesantren se- kabupaten Lima Puluh Kota, TNI/Polri dan unsur ormas Lima Puluh Kota. (uus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional