Close

Bupati Agam Jawab Pandangan Umum Fraksi Soal Ranperda RTRW, Pemkab Akan Akomodir Kepentingan Masyarakat

JAWAB—Bupati Agam melalui Wakil Bupati Irwan Fikri menjawab pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW tahun 2021-2041.

AGAM, METRO–Bupati Agam Andri War­man  melalui Wakil Bupati Irwan Fikri Dt Pa­r­patiah SH menjawab pandangan u­mum fraksi sebanyak tujuh fraksi di DP­RD Agam terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2041.

Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Agam  di Ruang Rapat Utama DPRD Agam, Jumat (22/10). Rapat paripurna di­pimpin Wakil Ketua DPRD Agam Irfan Amran.

Merespon fraksi Partai Gerindra, Wakil bupati se­pakat penyusunan Ranperda RTRW dilakukan dengan tahapan komprehensif dan teliti. Dikatakan, pihaknya melibatkan seluruh stakeholder hingga ke tingkat nagari, agar mengakomodasi seluruh kepentingan ma­sya­rakat.

“Kami pada prinsipnya juga sependapat agar dilaksanakan pembahasan de­ngan membentuk panitia khusus DPRD, hal tersebut kami serahkan kepada lembaga DPRD sesuai de­ngan mekanisme yang berlaku,” ujar Irwan.

Lalu, menjawab perta­nyaan, tanggapan dan saran fraksi Partai PKS, wakil bupati menguraikan jalan kolektor primer merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan SK Gubernur Sumbar Nomor 600-903.1-2015. “Untuk terkait pengusulan ruas jalan Simpang BK-Koto Alam menjadi jalan provinsi, hal ini perlu kajian lebih lanjut sesuai dengan mekanis yang berlaku,” ujar Irwan.

Menanggapi dan merespon pandangan Fraksi Demokrat-Nasdem tentang memaksimalkan pemba­hasan Ranperda RTRW 2021-2041 melalui Pansus DPRD, wakil bupati me­nyerahkan keputusan pem­bentukan Pansus kepada DPRD sesuai meka­nisme berlaku.

Menjawab fraksi Partai Amanat Nasional, wakil bupati menjelaskan tentang formulasi pemerintah dae­rah dalam mengimplementasikan Ranperda RT­RW setelah ditetapkan menjadi Perda, khususnya terkait bangunan-bangu­nan yang ditengarai aturan.

“Setelah ditetapkan Per­da ini, akan dilakukan so­sialisasi dengan masya­rakat dan stakeholder terkait. Bahkan, akan dipublish di berbagai media secara trans­paran dan akuntabel,” jelas Irwan.

Lalu menjawab fraksi Golkar, wakil bupati juga sepakat penyusunan Ranperda RTRW 2021-2041 dilaksanakan secara komprehensif dan mendalam berdasarkan regulasi yang berlaku pada setiap ta­hapan prosesnya.

Sedangkan merespon fraksi PPP, wakil bupati se­pendapat untuk menyelenggarakan Penataan Ruang yang transparan, efektif dan partisipatif. Hal itu dimaksudkan agar menjadi acuan akurat dalam me­nyusun rencana rinci Penataan Ruang.

Menjawab pandangan fraksi PBB, Hanura, Ber­karya, menjelaskan strategi pemerintah daerah da­lam pembenahan dan pem­binaan pengelolaan pelestarian Danau Maninjau terhadap masyarakat berka­ramba.

Disebutkan, strategi yang dilakukan antara lain alih fungsi mata pencarian petani KJA, memberikan sosialisasi tentang pentingnya penyelamatan Danau Maninjau sebagai sumber daya untuk masa yang akan datang. “Kemudian gerakan penyelamatan un­tuk danau melalui budidaya KJA ramah lingku­ngan, dengan komoditi basis sesuai de­ngan daya tampung, pencemaran air dan tidak mengabaikan konversi hutan a­lam di daerah tangkapan air,” ujar Irwan. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top