Menu

Buntut  Kasus Surat  Minta Sumbangan, 3 Fraksi DPRD Sumbar Ajukan Hak Angket untuk Gubernur

  Dibaca : 115 kali
Buntut  Kasus Surat  Minta Sumbangan, 3 Fraksi DPRD Sumbar Ajukan Hak Angket untuk Gubernur
SERAHKAN DOKUMEN— Tiga fraksi menyerahkan dokumen usulan hak angket terhadap Gubernur Sumbar Mahyeldi, kepada kepada Ketua DPRD Sumbar Suprdi.

PADANG, METRO–Persoalan surat bertanda ta­ngan Gubernur Sumbar Mah­yeldi untuk permintaan sum­ba­ngan pembuatan buku kepada sejumlah pengusaha, yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Padang ter­nyata berbuntut panjang.

Selasa (14/9), tiga Fraksi di DPRD Sumbar mengajukan usulan hak angket terhadap Gubernur Sumbar. Pengajuan usulan hak ang­ket disampaikan anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas, pada saat rapat paripurna berlangsung di ruang utama gedung DPRD Sumbar.

Tiga fraksi  tersebut juga mem­berikan bundel dokumen berisikan alasan pengajuan, dasar hukum serta pandangan publik dari ber­bagai media, serta bukti surat sum­bangan kepada Ketua DPRD Sum­bar Guspardi.

Di tempat berbeda, usai rapat paripurna, tiga fraksi serta satu partai yang mengajukan pengu­sulan hak angket tersebut meng­gelar jumpa pers di salah satu ruangan  di gedung DPRD Sumbar.

Tiga fraksi  tersebut adalah Fraksi Demokrat, Ge­rindra dan PDI Per­juangan-PKB ditambah Par­­tai Nasdem. Seperti disam­paikan, Nurnas, dari Fraksi Gerindra 14 orang, De­mokrat 10 orang, PDIP-PKB enam orang, dan par­tai Nasdem 10 orang, total ada 33 orang.

“Namun yang baru men­­datangani pengajuan usulan baru 17 orang. Se­lanjutnya DPRD akan meng­agendakan di Bamus untuk paripurnanya, apa diterima atau tidak diten­tukan di sana,” kata Nur­nas.

Di hadapan wartawan,  anggota Fraksi Gerindra, Hidayat membenarkan bah­wa Fraksi Gerindra meru­pakan salah satu satu fraksi yang mendukung hak angket yang diusung Demokrat dan Nasdem.

Menurutnya, ada bebe­rapa alasan pengusulan hak angket tersebut. Per­tama, pihaknya menilai lam­bat­nya proses penyidi­kan di pihak kepolisian yang sampai saat ini belum ada kongkritnya, kemu­dian tidaknya adanya keje­lasan resmi dari gubernur terkait dugaan surat yang diterbitkan gubernur untuk sumbangan tersebut.

“Atas dasar itulah, lan­jutnya  gerindra berpan­dangan, menjadi  kewa­jiban bagi DPRD untuk me­n­ga­wasi bagaimana kon­disi pemerintah daerah agar bisa bekerja sesuai dengan aturan dan keten­tuan.

Sementara itu, Alber Hendra Lukman, dari Frak­si P­DIP-PKB juga me­nam­bahkan, pihaknya sangat menghormati pro­ses hu­kum yang saat ini se­dang berjalan di pihak ke­polisian.

Akan tetapi,  untuk men­­­­jawab pertanyaan ma­s­yarakat serta dugaan-du­gaan yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari Gebernur, maka DPRD per­­­lu menyikapinya de­ngan penggunaan hak ang­ket agar permasalahan ini menjadi terang.

Nurnas juga menye­butkan ada tujuh alasan dan tujuan angket tersebut. Pertama, demi ter­seleng­garanya pelak­sanaan Pe­merintahan Da­erah Pro­vinsi Sumatera Barat yang baik, tertib, ber­sih dan bebas KKN se­suai pera­tu­ran per­un­dang un­dangan.

Kedua, menjaga dan memberikan dukungan po­litik dan moril yang kuat ke­pada saudara Kepala da­erah sekaligus mengingat­kan pi­hak pihak yang d­i­duga be­rusaha merong rong dan mempengaruhi Kepala Da­erah untuk me­nge­luarkan ke­bijakan yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berpotensi menguntungkan pihak atau kelompok ke­lom­pok ter­ten­tu.

Tiga, demi terjaga dan terciptanya iklim sosial politik yang kondusif di tengah masyarakat sehing­ga dibutuhkan kepastikan hukum dan politik atas dugaan kebijakan guber­nur yang dinilai sudah me­re­sahkan publik yang ke­mudian berpotensi men­cederai kepercayaan pu­blik kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Barat maupun kepada Ke­pala Daerah Provinsi Su­matra Barat.

Empat, untuk tercipta dan terjaganya kenya­ma­nan dan keter­tiban bekerja tanpa in­tervensi pihak ma­na­pun da­lam pela­ksanaan tugas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di ling­ku­ngan Provinsi Sumatera Barat.

Lima, bagi DPRD seba­gai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; se­te­lah mendengar ber­bagai aspirasi, pandangan, pen­dapat dan komentar dari berbagai komponen ma­syarakat baik lokal maupun nasional.

“Maka DPRD mesti ber­si­kap yang tujuannya demi menjaga harga diri dan wibawa serta keper­cayaan masyarakat serta tidak terciptanya krisis keper­cayaan publik yang meluas kepada kepala daerah dan Pemerintahan Daerah Pro­vinsi Sumatra Barat yang pada gilirannya akan ber­potensi menggangu proses pembangunan,” jelasnya.

Keenam,  untuk men­jawab semua dugaan te­rsebut maka DPRD menyi­kapinya dengan penggu­naan Hak Angket agar per­masalahan menjadi terang benderang.

Terakhir, bila DPRD diam, ­maka besar potensi per­kara ini akan menjadi catatan sejarah yang ke­lam Sumatra Barat pada pe­merintahan daerah pe­rio­de ini. Dan, catatan tidak baik bagi generasi pe­ne­rus.

Sermentara itu, Wagub Sumbar, Audy Joinaldy yang kebetulan juga ikut dalam rapat paripurna ter­sebut tidak banyak ber­komentar kepada warta­wan terkait pengajukan penggunaan hak angket da­ri sejumlah anggota DPRD Sumbar tersebut. Dia hanya mengatakan, pihaknya akan siap mengi­kuti semua pro­sedur.

“Saya mengikut pro­se­dur­nya saja. Nanti dilihat gi­mana-gimana selan­jut­nya. Pasti mereka ada si­dang-sidangnya,” kata Au­dy usai mengikuti rapat pari­purna.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS, Mocklasin me­nilai pennggunaan hak ang­ket DPRD Sumbar ter­kait surat sumbangan ber­tandatangan Gubernur Sum­­bar itu hanya mem­buang anggaran saja. Se­bab kasusnya masih dalam proses di kepolisian.

“Semua sudah dila­ku­kan kepolisian, kenapa ini di­ulang lagi, “ kata dia me­nyikapi usulan hak angket oleh tiga fraksi tersebut.

Menurutnya,  banyak ang­garan daerah yang akan habis melalui peng­gu­naan hak angket tersebut, mulai dari rapat-rapat, studi banding dan lainnya. “Biayanya bahkan men­capai ratusan juta rupiah,” katanya.

Selain itu, menurutnya, penggunaan hak angket juga tidak efektif dan efisien karena muara dari hak angket ini adalah reko­mendasi kepada pihak lain seperti kepolisian dan ke­jaksaan.

“Kita pejabat publik melihat efektifitas, ini ada unsur pemubaziran karena pansus panjang yang akan dilaksanakan. Penyidik ke­po­lisian tentu lebih hebat dari dari DPRD dan mereka telah menjalankan tugas­nya,” kata dia.

Ia mengatakan guber­nur baru bekerja tak lebih dari enam bulan dan saat ini banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama sehingga pihaknya ber­u­paya meminimalisir kega­duhan.

“Pertaruhan hak ang­ket ini adalah marwah lem­baga, apa ini pantas atau tidak. Kita tidak ingin ada kegaduhan,” kata dia.

Menyikapi usulan hak angket ini, secara politik Fraksi PKS tetap solid dan melakukan koordinasi de­ngan teman-teman fraksi lain untuk menggalang ke­kutan agar tidak bergulir. (hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional