Close

Bukan Data Untuk Perlindungan Sosial, Regsosek Menjadi Satu Data Indonesia

FOTO BERSAMA—Bupati Padangpariaman Suhatri Bur foto bersama usai kegiatan.

PDG.PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyatakan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digagas secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bukan hanya digu­nakan sebagai data perlindungan sosial saja. “Namun kita harapkan menjadi satu data Indonesia. Sehingga data Regsosek ter­sebut menjadi rujukan semua lembaga dan instansi di Indonesia, satu data untuk semua kebutuhan data Indonesia,” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur didampingi Ketua TP PKK Yusrita, saat terima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pa­dang­pariaman Joni Suryadi, kemarin.

Dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan eko­nomi Padangpariaman me­ningkat dari tahun sebe­lumnya. Pada masa pandemi tahun 2020 minus 10, 46 % dan sekarang sudah 2, 18 % . Dan dia menyebut, data BPS ini dipakai secara nasional sehingga akan berdampak pada kucuran dana pusat ke daerah se­perti DAU, DID dan dana-dana lainya.

“Karena DAU yang di­kucurkan dari pusat itu berdasarkan jumlah penduduk daerah, makanya ini perlu jadi perhatian BPS Padang­pariaman,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari data yang tumpang tindih dan pada akhirnya akan merugikan daerah. Disamping itu, katanya, data yang akurat dan valid itu akan sangat memudahkan pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan dan penganggaran. Termasuk kata­nya, untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada pada masyarakat. “Jadi ketika pemerintah daerah dalam urusan apapun minta datanya ke BPS,” ung­kapnya.

Kemudian pada kesempatan yang sama, Bupati Suhatri Bur mengapresiasi petugas Regsosek ini. Dia menyarankan kepada BPS Padangpariaman, agar pe­tugas Regsosek ini harus dibekali dengan atribut dan tanda pengenal yang leng­kap agar masyarakat yang menerima tugas penda­taan dilapangan cepat dikenali.

Ikut mendampingi Bupati, Asisten II Zainil, Sekretaris Diskominfo Ali Mustafa, Kabag Prokopim Andri Satria Masri, Camat 2×11 Enam Lingkung Agusti Frahmi dan Camat Pa­dang Sago Zarmiati, dan wali nagari kecamatan setempat.

Sementara itu, Kepala BPS Padangpariaman Joni Suryadi menyampaikan, pendataan awal Regsosek ini,telah disosialisasikan sebelumnya. Dia menyebut, pendataan seperti sudah pernah dilakukan pada tahun 2015. Mengi­ngat sudah banyak data sosial ekonomi masyarakat yang berubah dan dinamis, maka tahun ini dimulai kembali di data ulang secara keseluruhan.

“Regsosek ini adalah keinginan presiden untuk data perlindungan sosial,” jelasnya yang didampingi Radila Santi petugas Kecamatan 2×11 Enam Ling­kung.

Lalu Joni menerangkan, pada tahun 2023 data ini akan dilakukan uji publik se Indonesia di kenagarian setempat. Namun, untuk sementara katanya pendataan lain tetap jalan. Dan dia menyatakan setelah data ini final maka data ini akan menjadi rujukan satu data Indonesia. “Regsosek ini akan menjadi satu-satu nya data di pemerintahan, data ini akan diberikan ke Bappenas dan Kemkominfo,” tandasnya mengakhiri.

Sebelumnya juga telah disosialisasikan, penda­taan ini dilaksanakan selama satu bulan, mulai 15 oktober – 14 November 2022. Untuk melakukan pen­dataan ini, BPS melibatkan 600 orang tenaga mitra yang direkrut dari ma­syarakat melalui seleksi yang langsung di bawah koordinasi BPS Padang­pariaman. (efa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top