Menu

Buka Usaha Tanpa Izin, Seorang Warga Jalani Sidang Tipiring

  Dibaca : 158 kali
Buka Usaha Tanpa Izin, Seorang Warga Jalani Sidang Tipiring
LAKUKAN PELANGGARAN— Seorang warga menjalani sidang tipiring karena melakukan pelanggaran membuka usaha tanpa mengantongi izin.

TAN MALAKA, METRO
Satpol PP Kota Padang gelar sidang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap NS (41). NS menjalani tipiring karena melanggar Perda 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Padang.

Sidang tipiring tersebut digelar dengan konferensi video di aula Mako Satpol PP Padang, Jalan Tan Malaka No 3 C, Kamis (1/10). Sidang dipimpin hakim tunggal Asni Meriyenti dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

Sebelum sidang pelanggaran perda tersebut digelar, hakim tunggal yang memimpin sidang meminta kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Padang untuk terdakwa dihadapkan dipersidangan. Dalam kesempatan tersebut, hakim bertanya kepada terdakwa, apakah NS mengetahui permasalahannya, sehingga harus menjalani sidang tipiring.

Atas pertanyaan tersebut, terdakwa mengaku melakukan pelanggaran membuka usaha tanpa mengantongi izin. Setelah tidak ada terdakwa yang keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh PPNS dari Satpol PP Kota Padang, hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut memutuskan hukuman berupa denda kepada terdakwa.

“Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama tiga hari,” tukas Ani Meriyenti.

Selain itu, hakim mengingatkan kepada terdakwa, sebelum izin usaha keluar agar tidak membuka usahanya hingga pengurusan izin selesai. Kepala Satpol PP Kota Padang, Alfiadi mengatakan, sidang tipiring ini sudah sering dilaksanakan dalam penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Sidang ini sudah sering dilaksanakan, namun untuk hari ini (kemarin) Satpol PP mengelar secara virtual di aula Mako Satpol PP dan untuk NS ini sudah ada putusan. Harapan kami, masyarakat yang belum memiliki izin usaha untuk segera mengurusnya,” harapnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak bertujuan menyidangkan masyarakat, melainkan melindungi masyarakat agar tetap berusaha, namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. “Hari ini ada satu orang yang kita ajukan sebagai terdakwa beserta barang bukti. Ke depan sidang secara virtual ini kan terus dilaksanakan karena lebih efisien dan efektif,” paparnya.

Ia menegaskan, bagi warga yang memiliki usaha kafe dan karaoke yang tidak memiliki izin, diancam kurungan selama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp5 juta yang tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional