Close

Budiman Klaim Tanah Maboet Harus Dibuktikan di Pengadilan

Budiman Datuak Bandaro

PADANG, METRO
Menanggapi keterangan jumpa pers Kuasa hukum dan Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Maboet terkait klaim tanah seluas 765 Ha yang berada di kelurahan Air Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikur Koto dan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, salah satu pemilik tanah yang sudah memiliki sertifikat yang ada di kawasan tanah Maboet angkat bicara.

“Memang hak mereka secara adat bahwa MKW meninggal digantikan MKW baru. Cuma klaim  tanah 765 hektar milik kaum maboet mereka berdasarkan data-data mereka. Kalau saya menguasai tanah yang sudah bersertifikat. Otomatis sesuai  dengan ketentuan agraria yang sertifikat itu yang bukti sah paling tinggi kepemilikan tanah,”ujar Budiman Datuak Bandaro yang ditemui Kamis (25/3).

Ia menambahkan, pihak Maboet tersebut sah-sah saja mengklaim bahwa tanah itu miliknya, namun itu berdasarkan data-data mereka, sementara orang yang tidak mengakui berdasarkan data mereka pula, jadi tidak bisa mengklaim kembali setelah MKW nya diangkat yang baru.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang Agraria, yang sertifikat itu adalah bukti yang paling sah dari kepemilikan daripada tanah. Kalau kaum Maboet merasa itu miliknya, otomatis yang digugatnya itu adalah sertifikatnya, bukan mengklaim tanah itu saja merasa miliknya,” ungkap Budiman.

Kemudian kata Budiman, persoalan ini sudah panjang ceritanya dengan melalui beberapa tahapan, kalau soal perdata pihaknya tidak pernah berhubungan dengan mereka.

“Kalau soal mengklaim tanah saya yang sudah bersertifikat milik kaum Maboet tersebut boleh-boleh saja, tapi tentu melalui pengadilan, bukan main klaim begitu saja,” tegasnya Budiman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Setelah Mamak Kepala Waris (MKW) Lehar meninggal dunia dalam penahanan di Mapolda Sumbar, kaum Maboet Suku Sikumbang kembali mengangkat M. Yusuf sebagai MKW yang baru.

Dalam konferensi pers yang didampingi kuasa hukumnya Putri Deyesi Rizki, SH dari Kantor Hukum Inspirate, M. Yusuf sebagai MKW Kaum Maboet yang baru kembali menegaskan, bahwa tanah seluas 765 hektar yang terletak di kelurahan Air Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikur Koto dan Bungo Pasang, kecamatan Koto Tangah tersebut adalah milik Kaum Maboet.

“Dasarnya adalah, Putusan Landraad Nomor 90 Tahun 1931 tentang Perkara Perdata antara Naanloze Vennootschap Exploitatie melawan Maboet dan Oesoe, yang dimenangkan oleh Maboet dan Oesoe,” jelas Putri Deyesi Rizki, SH yang akrab disapa Esy, saat mendampingi MKW M Yusuf pada jumpa pers di Kantor Kaum Maboet di Padang, Kamis (25/3) lalu.

“Dalam putusan Landraad tersebut dinyatakan, bahwa tanah-tanah yang dikuasai tergugat, dalam hal ini Maboet dan Oesoe, sesuai Surat Ukur Nomor 30 Tahun 1917, adalah tanah ulayat atau tanah adat yang juga diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga harus dikeluarkan dari Eigendom Vervonding 1794,” sebut Esy.

Esy menambahkan, tanggal 2 Desember 1982, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang mengeluarkan Penetapan Sita Tahan atas objek sengketa tersebut atas permohonan eksekusi Jinun MKW Kaum Maboet dan Oesoe, yaitu untuk mengantisipasi apakah ada pihak lain yang keberatan.

“Tanggal 15 Desember 1982, PN Padang meletakan Sita, dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 1982 tersebut menegaskan, bahwa objek sengketa terletak di empat kelurahan, yaitu di kelurahan Air Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikur Koto dan Bungo Padang, kecamatan Koto Tangah, kota Padang sesuai Gambar Situasi yang dibuat oleh Erwandi Pegawai BPN Kota Padang dengan Peta Lokasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Esy mengatakan, tanggal 4 Juli 1983, PN Padang melaksanakan eksekusi, dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal 4 Juli 1983, BPN Kota Padang diperintahkan mengeluarkan tanah ulayat yang dikuasai Kaum Maboet dan Oesoe dari Eigendom Vervonding 1794.

“Eksekusi ini juga berdasarkan Surat Kesepakatan Persetujuan Penggarap atas tanah kaum Maboet tanggal 5 Maret 1982 yang ditandatangani oleh Ahli Waris Kaum Maboet dan Oesoe, Penghulu Daerah Bungo Pasang, Ikur Koto Dadok, Koto Panjang Aie Pacah, dan diketahui oleh KAN Koto Tangah,” ujarnya.

“Sampai saat ini, belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan dasar-dasar kepemilikan Kaum Maboet atas tanah 765 hektar di empat kelurahan di kecamatan Koto Tanah tersebut,” sambungnya. (hen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top