Close

Budi: Tempelkan Stiker ”Saya Miskin” di Rumah Warga DTKS, DTKS Catat Warga Miskin Capai 383.484 Jiwa di Kota Padang

Anggota DPRD Kota Padang dari Gerindra, Budi Syahrial.

SAWAHAN  METRO–Anggota DPRD Kota Padang dari Gerindra, Budi Syahrial sangat me­nyayangkan masih tingginya data orang miskin di Kota Padang yang tercatat dalam Data Terpadu Kese­jahteraan Sosial (DTKS) . Apa­lagi datanya itu berbeda jauh de­ngan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Diuraikannya, data BPS kemis­kinan di Kota Padang hanya 4,4% jumlah penduduk. Tapi data DTKS menyatakan, jumlah warga miskin di Kota Padang mencapai 38,4%.

“Ini perbedaan datanya tak masuk akal. Biasanya jika terjadi pertikaian data, sampling errornya paling ba­nyak 2,5 persen. Kalau ini beda jauh,” sebut Budi.

Dengan keberadaan DTKS sek­arang, jumlah warga miskin di Padang adalah sebanyak 383.484 jiwa dari 918.463 jiwa penduduk Kota Padang. Artinya, terang Budi, dari 10 orang warga di Padang, 4 orang diantaranya miskin.

Data ini, kata Budi me­nyatakan, Kota Padang ini banyak warga miskinnya. “Kalau begitu, umumkan saja Kota Padang ini se­bagai kota miskin. Ini kan bikin malu, kok dari waktu ke waktu malah bertambah banyak. Apa tak ada yang keluar dari data tersebut,” sebut Budi.

Politisi dari Partai Ge­rindra ini justru menilai adanya ketidakjujuran pe­ngi­sian DTKS sehingga angkanya membeludak tinggi. Pihak kelurahan atau fasilitator diharapkan jujur dalam mengisi data. Begitu juga Babinkhan­tibmas yang melakukan pengawasan.

“Masukkan data yang benar. Lurah-lurah jangan lagi memasukkan nama keluarga terdekat yang tak layak disebut miskin ke dalam data miskin. Para fasilitator juga. Jangan semua famili dekat dima­sukkan. Padahal dia tak pantas menerima ban­tuan,” sebut Budi lagi.

Menghadapi fenomena ini, ia meminta Dinas Sosial untuk mengambil sikap te­gas dengan kembali me­ma­sang plang atau stiker “Sa­ya Miskin” di rumah-rumah warga yang masuk dalam DTKS. Hal ini untuk mem­berikan efek jera. War­ga diharapkan jujur dan tidak melulu mengaku miskin.

“Mental ini harus diper­baiki, kalau tidak, kita mera­sa miskin terus. Kapan bang­kitnya,” tukas Budi lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Padang, Afria­di mengatakan, pihaknya bertugas bukan untuk me­nurunkan jumlah warga miskin, tetapi memasukkan data warga yang butuh bantuan untuk masuk da­lam DTKS. Sehingga ia bisa mendapatkan bantuan.

“Jika mereka telah men­­dapatkan bantuan nan­tinya, maka diharap­kan, BPS tidak lagi men­catat nama mereka seba­gai warga miskin Kota Pa­dang,” ulas Afriadi.

Lebih jauh ia men­jelas­kan, dalam DTKS, ada 11 indikator penilaian. Di sana  ada warga yang hampir miskin, warga miskin, war­ga sangat miskin. Semua­nya dibantu sesuai kate­gori. Sementara data BPS indikatornya hanya tingkat konsumsi masyarakat saja.

“Jadi indikator peni­laian dari dua data ini ber­beda. Di DTKS tak hanya ada warga miskin, tapi juga warga hampir miskin. Ka­lau di BPS, semua warga miskin adalah mereka yang benar-benar miskin,” sebut Afriadi. (tin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top