Close

BPKH Kelola Dana Capai Rp160,7 Triliun, Pastikan Aman, Dimanfaatkan untuk Biaya Haji

DISEMINASI DAN SOSIALISASI— Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir bersama Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik dan narasumber lainnya saat Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H di salah satu hotel di Padang, Selasa (22/11).

PADANG, METRO–Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini mencapai Rp160,7 triliun. Dana ini untuk menjaga dan mengamankan supaya bisa digunakan untuk biaya haji setiap tahunnya.

Hal tersebut diungkapkan Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik saat kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H di salah satu hotel di Padang, Selasa (22/11).

Heru mengatakan, setiap tahun itu, biaya haji mencapai Rp10-11 triliun. Tapi biaya itu juga setiap tahunnya mengalami kenaikan terus. Tahun 2022 ini misalnya, pemerintah baru kirim 104 ribu jemaah haji, kalau dulu nilainya cuma Rp5 triliun, sekarang itu nilainya mencapai Rp10 triliun.

“Jika tahun 2023 kalau misalnya memberangkatkan 200 ribu jemaah haji, maka biayanya Rp20 triliun, maka satu jemaah men­capai Rp100 juta biayanya. Nah, untuk menutupi atau menambal keku­rangan biaya ini, karena masyarakat itu setor hanya sekitar Rp40 juta, nam­bal­­nya pakai investasi uang haji tersebut. Uang dihasilkan dari akumulasi yang dikumpulkan untuk menambal biaya haji,” terang Heru.

Heru berharap, tahun 2023 nanti, biaya haji dinaikkan dengan biaya proposional dan rasional sesuai kemampuan masyarakat. Namun, semua keputusannya tergantung Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR RI, untuk menentukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPIH) yang harus dibayar masyarakat.

“Jadi masyarakat itu setor pertama Rp25 juta. Itu disebut Ongkos Naik Haji (ONH) untuk men­daftar antrian. Pada saat satu tahun berangkat haji ditentukan BiPIH-nya, yang sekarang itu nilainya Rp40 juta. Tahun depan kita tidak tahu,” terangnya.

Saat menentukan BiPIH nanti, juga sekaligus ditentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)-nya, yang gunanya untuk menyelenggarakan haji mulai dari embarkasi sampai ke tujuan dan pulang lagi kembali ke titik embarkasi lagi.

Jadi dari dana haji yang jumlahnya mencapai Rp160,7 triliun saat ini, memiliki nilai manfaat yang didapat setiap tahun rata rata, 6-7 persen atau sekitar Rp10 triliunan, yang dimanfaatkan untuk menutupi atau menambal keku­rangan biaya haji.

Apa yang diungkapkan Heru tersebut juga sekaligus menepis informasi da­na haji dimanfaatkan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Heru menegaskan, isu itu tidak benar.  Pasalnya, uang Rp160,7 triliun itu ada yang di deposito, di bank dan juga sukuk.

Heru mengungkapkan, investasi langsung dana haji tersebut hanya pada Bank Muamalat Indonesia, karena BPKH mengakuisisi saham bank tersebut sebanyak Rp1 triliun. Di mana dana Rp1 triliun untuk investasi, juga ada dana Rp2 triliun untuk penempatan di bank tersebut dan dana jemaah yang setor ke bank nilainya Rp9-10 triliun.

“Jadi yang diinvestasi langsung di Bank Muama­lat Indonesia itu hanya Rp1 triliun. Investasi langsung di luar negeri juga hanya Islamic Development Bank.­ Juga ada gedung di Jeddah yang dibeli Kementerian Agama dari dana efisiensi haji. Gedung itu untuk kantor pelayanan haji di Jeddah,” ungkap Heru.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir menegaskan, BPKH salah satu badan yang dibentuk agar uang haji bisa dikelola sebaik-baiknya. Tidak di­pung­kirinya, saat ini banyak informasi simpang siur dana haji ini dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur.

“Informasi itu hoaks. Dana haji aman dan halal karena diletakkan di berbagai bank syariah yang diakui negara. Haknya bank mau ditaruh di mana uangnya. Uang haji insha Allah. Apalagi Komisi VIII DPR terus mengawal dan mewanti-wanti pemerintah dan BPKH soal dana haji ini. DPR tetap melakukan pengawasan,” tegas Anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu.

Asli mengungkapkan, saat ini calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu (waiting list) mencapai 30-40 tahun ta­hun. Uang yang telah disetor calon jemaah haji jumlahnya mencapai Rp160, 7 triliun. Begitu besar jumlah uang yang dikelola.

Dari jumlah Rp160,7 triliun dengan dikelola oleh BPKH maka dapat memberikan manfaat sebesar Rp11 triliun per tahun. Dari Rp11 triliun, diutamakan nilai manfaatnya untuk jemaah.

Uang tersebut disubsidikan kepada jemaah untuk menambahkan biaya haji. Asli mencontohkan, tahun ini tiba-tiba Pemerintah Arab Saudi menaikan biaya Rp17 juta untuk tambahan fasilitas pelayanan. Bahkan kenaikan biaya haji ini diberitahukan 10 hari jelang berangkat haji. Padahal masyarakat sudah la­ma menunggu.

Dengan kondisi seperti ini pemerintah berembuk cari uang. Ternyata dua tahun tidak haji, ada efi­siensi yang dilakukan BKPH. Juga ada kelebihan dana selama beberapa tahun, yang bisa menambah kekurangan Rp1,7 triliun kenaikan biaya haji tersebut.

“Jadi melalui efisiensi. Jadi tidak bebankan kepada masyarakat. Jadi total biaya haji itu Rp99 juta, masyarakat hanya bayar Rp40 jutaan. Setiap penyelenggaraan haji, calon jemaah haji diberikan subsidi sekitar Rp59 juta juga diambilkan dari nilai manfaat hasil pengelolaan setoran awal jemaah,” terang Asli.

“Ke depan kita berha­rap BPKH menambah income dari azas manfaat ini. Seperti investasi buat hotel di Jeddah yang akan digunakan oleh jemaah haji atau umroh asal Indonesia. Bisa juga pengunjung lainnya,” katanya.

Dalam diseminasi yang dimoderatori oleh Hami Mulyawan, Subkoordinator Tranportasi Perlengkapan dan Akomodasi Bidang PHU Kemenag Sumbar ini juga menghadirkan Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sum­bar, Ramza Husmen dan Dekan FEBI UIN Imam Bonjol Ahmad Wira. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top