Menu

BPJS Gelar Sosialisasi Regulasi Perubahan Jaminan Kesehatan

  Dibaca : 277 kali
BPJS Gelar Sosialisasi Regulasi Perubahan Jaminan Kesehatan
SAMBUTAN— Sekdakab Solok Aswirman memberikan sambutan dalam sosialisasi perubahan regulasi BPJS. 

Pemerintah pusat telah menerbitkan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan itu sebagai upaya membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkesinambungan. Atas dasar regulasi itu, Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Solok, mensosialisasikan hal tersebut ke seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok.

“Saat ini terjadi kesenjangan antara iuran dengan manfaat yang kompeherensif, sehingga untuk kesinambungan program perlu perbaikan ekosistem,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Solok, Rudi Widjajadi di Arosuka, Kamis (25/6) lalu.

Menurut Rudi, ada beberapa pertimbangan kenapa perlu perbaikan tersebut, yakni penguatan JKN sebagai skema asuransi sosial yang bersifat wajib, kemudian manfaat yang dijamin adalah kebutuhan dasar kesehatan dengan kelas riwayat inap yang standar sesuai UU No 40 Tahun 2004, serta review iuran, manfaat dan tarif layanan secara konsisten dan reguler (perlunya membentuk unit aktuaria pemerintah).

Dijelaskan Rudi, kebijakan iuran BPJS berdasarkan Perpres 64 tahun 2020 untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) baik pemerintah (PPU-P) yang terdiri dari ASN, TNI/Polri, Maupun badan usaha (PPU-BU) yang terdiri dari pekerja selain ASN, TNI/Polri, besaran iuran adalah 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan.

Kebijakan iuran BPJS bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BU) berlaku 1Juli 2020 dengan iuran yakni Kelas 1 Rp150.000, Kelas 2 Rp100.000, Kelas 3 Rp42.000, dan Khusus PBPU dan BP kelas 3 diberikan bantuan oleh pemerintah pusat sehingga peserta hanya membayar sebagian.

Lalu, tahun 2020 peserta BPBU dan BP/Mandiri kelas 3 tetap disubsidi pemerintah Rp16.500 perorang setiap bulan atau tidak naik dan tetap bayar 25.500 perorang setiap bulan. “Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah 100 persen disubsidi pemerintah,” tambah Rudi.

Agar status kepesertaan tetap aktif di masa pandemi Covid-19 tunggakan dapat diaktifkan kembali hanya dengan melunasi paling banyak 6 bulan, kelonggaran sisa pelunasan tunggakan juga diberikan sampai tahun 2021.

Sementara itu, Sekkab Solok, Aswirman berharap hasil sosialisasi bisa disampaikan kepada masyarakat, supaya tidak ada lagi keraguan. Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Solok untuk dapat mematuhi ketentuan Perpres no 64 tahun 2020 ini serta selalu membayar iuran BPJS setiap bulan.

“Bagi masyarakat yang BPJS nya sudah tidak aktif untuk dapat mengaktifkan lagi BPJS nya karena disaat pandemi ini ada kelonggaran yang diberikan oleh BPJS,” ujar Rudi.

Menurutnya, kalau bisa disosialisasikan juga sampai ketingkat nagari, serta juga meminta BPJS agar dapat melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan/masyarakat. Seiring dengan kenaikan tarif ini harapan tentu BPJS harus meningkatkan juga kualitas layanannya kepada masyarakat,

Sebab melalui sosialisasi tersebut dapat meluruskan pemahaman kurang baik yang selama ini diterima masyarakat. Sosialisasi ini sudah tepat dan itu yang harus dilakukan BPJS dan instansi terkait karena ini berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengimbau, masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran BPJS dengan teratur, agar tidak ada persoalan berarti disaat membutuhkan pelayanan dari BPJS. Ia berpesan kepada camat dan wali nagari agar ikut aktif dalam mengingatkan masyarakat dalam rangka mematuhi pembayaran iuran BPJS setiap bulan. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional