Menu

BK: Ketua DPRD Bermasalah

  Dibaca : 1341 kali
BK: Ketua DPRD Bermasalah
Delviola Mawaddah 1804078 Prodi S1 Farmasi, Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS)
logo-DPRD

Logo DPRD

SAWAHAN, METRO–Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang akhirnya mengumumkan hasil penanganan empat laporan terkait Ketua DPRD Padang Erisman dalam paripurna, Senin (15/2). Dalam laporannya, BK memastikan, memang ada masalah dalam seluruh laporan yang masuk, mulai dari dugaan pencabulan, dugaan pemakaian ijazah palsu, dugaan perselingkuhan serta dugaan penyalahgunaan wewenang. Tapi anehnya, meski menyatakan ada masalah, BK tidak bertegas-tegas dalam memberikan sanksi kepada Erisman.

Sedikitnya, BK DPRD Padang menyimpulkan sembilan rekomendasi dalam paripurna tersebut. Terkait laporan tentang dugaan pencabulan, BK mengaku telah melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dengan sejumlah saksi. Baik saksi korban atau saksi lainnya. Ada juga bukti yang dikumpulkan. Menurut BK, memang ditemukan adanya pelanggaran, namun karena kejadian bukan pada masa Erisman menjabat sebagai anggota DPRD maka BK tidak berwenang untuk memberikan saksi.

”Sembari menunggu hasil dari pihak kepolisian inilah, BK merekomendasikan agar Erisman tidak menggunakan gelar SE sampai adanya putusan hukum tetap,” ungkap Yendril.

Untuk pelanggaran dugaan perselingkuhan dan penyalahgunaan wewenang, Amasrul anggota BK lainnya dalam rapat paripurna yang terbuka untuk umum mengatakan, untuk persoalan perselingkuhan setelah melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, BK juga menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Erisman. Namun tak ada sanksi yang disampaikan BK terhadap pelanggaran tersebut.

Begitu juga dengan penyalahgunaan wewenang dengan membuat surat ke bank atas nama DPRD Padang, BK juga mengaku sudah menemukan adanya pelanggaran. Namun dalam persidangan itu lagi lagi tak ada keputusan yang jelas.

Sementara, Erisman Dilarang Pakai Gelar SE

Ijazah Sarjana Ekonomi (SE) yang disanding-sandingkan terus oleh Ketua DPRD Padang Erisman SE di belakang namanya, belum diakui sebagai gelar yang sah oleh BK. Bahkan, BK melarang Erisman memakai gelar itu sepanjang proses hukumnya belum tuntas. ”Erisman tidak diperbolehkan menggunakan gelar SE sampai ada keputusan final dari Pengadilan,” ungkap Ketua BK DPRD Padang Yendril.

Yendril menegaskan, apabila rekomendasi itu tidak diindahkan, disarankan agar penggunaan gelar dilanjutkan ke ranah hukum. ”Terkait penanganan kasus ijazah palsu di Polda, BK akan mengikuti perkembangan kasus ini sesuai aturan yang ada,” ungkap Yendril.

BK mengakui, ijazah Erisman memang dikeluarkan PTS Universitas Teknologi Surabaya (UTS). Erisman disebut telah menyelesaikan perkuliahan, membuat skripsi dan juga transkrip nilai dengan status mahasiswa transfer dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sumatera Barat (STIMBA). Namun, setelah diverifikasi ke STIMBA, ternyata tidak didapatkan data alumni kemahasiswaan STIMBA, termasuk data Erisman sendiri.

Begitu pula di Kopertis Wilayah X, tidak ditemukan laporan secara berkala (periodik). Sehingga koordinator Kopertis Wilayah X menyatakan status kemahasiswaan di sana dalam proses belajar mengajar tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kampus STIMBA menurut Kopertis, telah diberikan teguran keras atas tidak melakukan pelaporan secara berkala.

“Berdasarkan data dikopertis Wilayah VII, dimana kampus UTS bernaung, mahasiswa atas nama Erisman juga tidak terdaftar. Juga tidak ada pelaporan berkala mahasiswa UTS ke kopertis bersangkutan,” jelas Yendril.
Artinya, aktivitas perkuliahan yang seharusnya dilakukan oleh UTS tidak dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana dan pascasarjana di PT sesuai pasal 1 sampai 5. Izin kampus tersebut dinonaktifkan atau dibekukan izin penyelenggaraannya pada 2014 sampai UTS melengkapi persyaratan untuk aktif kembali.

“Berkaitan dengan ijazah Erisman, menurut keterangan Koordinator Kopertis Wilayah VII dan X mempunyai dampak atau tidak memiliki civil efek yang artinya tidak dapat dipergunakan untuk PNS dalam pengembangan karir, kenaikan pangkat, dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah,” ungkap BK lanjut.

BK juga meminta tanggapan dari ahli hukum, Elwi Danil. Menurutnya, Erisman tidak salah dalam hal ini. Ijazah yang dimilikinya benar dikeluarkan oleh kampus tersebut. Kalau ada anggapan bahwa ijazah Erisman palsu yang harus diusut itu adalah kampusnya sendiri.

Beranjak dari pendapat ahli tersebut, BK membuat rekomendasi ke pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila memang terbukti proses ijazah Erisman tidak sesuai aturan dan sistem penyelenggaraan pendidikan, pihak kepolisian wajib menuntut pihak terkait dan Erisman. Jika tidak terbukti, kiranya dilakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan serta pemulihan nama baik Erisman dan lembaga DPRD Padang.

Akan Kooperatif

Ketua DPRD Padang Erisman mengatakan, dirinya akan kooperatif menjalankan putusan BK DPRD Padang. Putusan BK akan dihargai. Kader Gerindra itu hanya mengingatkan, BK tidak terlalu cepat memvonis sebab akan banyak pihak yang dirugikan. ”Saya sangat menghormati apa yang dilakukan BK. Seperti selama selama ini, kooperatif, hadir setiap dipanggil. Cuma itu yang saya sayangkan, apabila (rekomendasi-red) tidak tepat,” kata Erisman saat ditemui di ruangannya usai paripurna.
Terkait lapork balik pencemaran nama baik, Erisman tidak akan menuntut individu ataupun pelapor. Dia hanya berencana, meminta pihak-pihak untuk memulihkan nama baiknya. ”Saya hanya berharap pemulihan nama baik, dan lembaga. Kalau untuk melaporkan individu, tidak. Saya anggap ini proses pendidikan politik,” ungkap Erisman. (o)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional