Menu

Bidik Tersangka Korupsi di DPRD Padang, Asnel dan Ali Bashar Diperiksa 

  Dibaca : 165 kali
Bidik Tersangka Korupsi di DPRD Padang, Asnel dan Ali Bashar Diperiksa 
PEMERIKSAAN— Mantan Sekda Kota Padang Asnel memasuki ruangan Pidus Kejari Padang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi di DPRD Padang. (hendra/posmetro)

PADANG,METRO – Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang terus mengumpulkan alat bukti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi tunjangan transportasi tahun anggaran 2017-2018 dan dana perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kota Padang, Sekretariat Daerah Kota Padang tahun 2017.

Kini giliran mantan sekretaris dewan (sekwan) DPRD Padang Ali Bashar dan Mantan Sekretaris Daerah (sekda) Kota Padang, Asnel, diperiksa di ruang Pidsus Kejari Padang, Kamis (11/7). Sebelumnya dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Sekretariat DPRD Kota Padang diperiksa penyidik, Senin (8/7) lalu.

Pantauan POSMETRO di Kejari Padang, pemeriksaan terhadap saksi yang berkitan dengan dugaan korupsi di DPRD Padang dilakukan secara tertutup. Dimulai dari pukul 10.30 WIB. Terlihat dua orang keluar dari ruangan pidana khusus (Pidsus), secara bergantian.

Terlihat saksi yang keluar dari ruangan Pidsus merupakan mantan sekretaris dewan (sekwan) DPRD Padang, Ali Bashar. Kemudian, tak beberapa lama disusul oleh mantan Sekretaris Daerah (sekda) Kota Padang yang juga tampak masuk ke dalam ruang Pidsus untuk menjalani pemeriksaan.

Terkait pemanggilan para saksi. Kasi intel Kejari Padang Yuni Hariaman kerika dikonfirmasi, enggan untuk untuk memberikan keterangan kepada wartawan. Hal ini disebabkan kasus dugaan korupsi di DPRD Padang masih dalam proses penyidikan.

“Nanti kalau sudah tahu siapa tersangkanya, pihak Kejari Padang akan membeberkannya. Jadi sabar ya. Karena hingga saat ini masih dalam proses penyidikan, kita masih memanggil beberapa saksi dan mengumpulkan alat bukti dulu,” bebernya.

Hingga saat ini Kejari Padang, telah memeriksa beberapa orang saksi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari adanya laporan sebagian anggota dewan yang sudah mengembalikan kelebihan dana anggaran. Berdasarkan Laporan Hasil Keuangan (LKH) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2017, ditemukan kelebihan pembayaran untuk dua kegiatan yaitu tunjangan transportasi dan perjalanan dinas. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional