Menu

Bidan Desa Diancam Kembalikan BLT “Bukan tak Mau, tapi Sudah Terpakai”

  Dibaca : 295 kali
Bidan Desa Diancam Kembalikan BLT “Bukan tak Mau, tapi Sudah Terpakai”
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman

DHARMASRAYA, METRO
Pascakeluarnya Surat Edaran Sekretaris Kabupaten Dharmasraya, Adlisman yang meminta Wali Nagari se-Dharmasraya menarik kembali dana bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran, sejumlah warga penerima mengaku mendapatkan ancaman dari oknum pemerintah nagari. Apabila tidak mengembalikan, diancam masuk penjara.

Seperti pengakuan Lisa (25), bidan desa di Nagari Sialang Gaung. Katanya dia mendapatkan ancaman dari oknum wali nagari. “Saya diancam dipindahkan sabagai bidan desa, kalau tidak mengembalikan dana BLT Provinsi yang diterima sebesar Rp 1,2 juta untuk bulan (April -Mei). Selain itu saya juga diancam bakal diproses hukum,” katanya, Jumat (5/6).

Selain itu, oknum kepala jorong juga ikut mengancamnya, ia bisa dipenjara apabila dana bantuan tersebut tidak dikembalikan. “Bahkan, TU Puskesmas juga ikut menghubungi saya untuk me ngembalikan. Bukan saya tidak mau mengembalikan, uangnya sudah dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Lisa mengaku cemas dengan ancaman. Ia berharap ada solusi terkait persoalan itu. Lisa menjelaskan, sebelum mendapatkan banntuan, dia mengaku tidak pernah meminta-minta agar terdaftar sebagai penerima BLT ke pemerintah nagari. Kalau diberikan diterima.

”Waktu itu kepala jorong meminta fotokopi kartu keluarga (KK). Setelah itu saya diberitahu kalau nama saya terdaftar sebagai penerima BLT, disuruh jemput dan diambil. Sekarang minta dikembalikan, uangnya sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Wali Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru Syahrial saat dihubungi awak media pada Numat (5/6), ia membantah adanya tudingan tersebut. Menurutnya, pemerintah nagari tidak mempersoalkan apabila penerima tidak mengembalikan, dengan syarat menandatangani surat pernyataan.

”Dalam surat tersebut sambungnya, lebih kurang berbunyi apabila tidak berhak menerima BLT atau data tumpang tindih maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut, kalau tidak dapat diproses secara hukum. Jadi, bukan diancam, kalau masyarakat tidak mau mengembalikan tandatangani saja suratnya,” jelasnya.

Saat ditanya proses pendataan hingga verifikasi dalam menentukan nama-nama penerima BLT, menurut dia itu dilakukan sesuai arahan pemerintah.

Awal mula progam BLT digulirkan seluruh perangkat jorong diminta untuk mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) masyarakat. Setelah melalui proses yang panjang kemudian turun nama-nama yang memperoleh BLT. “Jadi begini, bantuan itu diserahkan setelah data diajukan, namun lain data yang diberikan, lain pula data yang keluar. Kalau tidak kita serahkan, masyarakat menuntut,” pungkasnya. (g)

Editor:
KOMENTAR

1 Komentar

  1. irfan kadir

Fanpage Facebook

IKLAN

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional