Menu

Bersaing dengan 4 Provinsi Lain, Sumbar Masuk Nominasi Penilaian Pelayanan Perizinan

  Dibaca : 56 kali
Bersaing dengan 4 Provinsi Lain, Sumbar Masuk Nominasi Penilaian Pelayanan Perizinan
Mahyeldi Ansharullah

PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sum­bar), Mahyeldi Ansharullah menilai peningkatan pelayanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pelayanan di Dinas Pena­naman Modal dan Pelayanan Ter­padu Satu Pintu Sumbar (DPMPTSP) Provinsi Sumbar, mendapatkan pe­nilaian positif dari pemerintah pusat.

“Salah satu pengakuan itu ter­buk­ti dengan masuknya Sumbar da­lam nominasi peme­rin­tah provinsi yang be­kinerja sangat baik dalam Penye­leng­ga­raan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) dan Per­cepatan Pelaksanan Berusaha (PPB) ber­da­sarkan hasil peni­laian Tim Penilai Ke­menterian Investasi/Badan Koordinasi Pe­na­­naman Modal (BKPM),” kata Mah­yel­di Ansharullah, di sela-sela kegiatan­nya di Jakarta , Rabu (23/6).

Mahyeldi An­sha­rullah mengatakan, masuk nominasi lima besar nasional itu, bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam penilaian untuk menjadi yang ter­baik nasional, ia meminta DPMPTSP Provinsi Sumbar untuk mema­par­kan semua keunggulan dan tero­bosan yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik terkait perizinan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sum­bar, Maswar Dedi mengatakan, Provinsi Sumbar akan bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan untuk bisa menjadi yang terbaik.

Maswar Dedi mengatakan peni­laian awal untuk PTSP dan PPB itu sudah dilaksanakan oleh tim Ke­men­terian Investasi/BKPM pada 18 Juni 2021. Selanjutnya Tim Pemprov Sumbar akan memberikan pema­paran lebih dalam di Jakarta pada 30 Juni 2021.

Ia menjelaskan, penilaian kinerja PTSP adalah penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi da­lam satu kesatuan. Prosesnya di­mulai dari tahap permohonan sam­pai dengan tahap penyelesaian pro­duk pelayanan, melalui satu pintu pa­da pemerintah daerah.

Sementara, penilaian kinerja PPB adalah penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai pemerintah daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha. Menurut­nya, kinerja PTSP pemerintah da­erah diukur berda­sar­kan keter­sediaan PTSP di pemerin­tah provinsi dan pemerintah kabu­pa­ten/kota.

Meliputi, kelembagaan dan ke­wa­jiban pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi PTSP yang melekat pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal peme­rintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai de­ngan ketentuan peraturan per­undang- undangan, pela­yanan On­line Single Sub­mission (OSS) dan pe­ngawalan upaya rea­lisasi penanaman modal atas perizinan berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.

Untuk memenuhi ki­nerja PTSP dan PPB ter­sebut, DPMPTSP Pro­vinsi Sumbar telah me­lak­sanakan beberapa hal. Di antaranya peru­bahan standar opera­sional dan prosedur pe­la­yanan perizinan dan non perizinan. Hal ini melalui penyesuaian de­ngan Peraturan Peme­rin­tah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Ter­integrasi Secara Elektronik.

Kemudian melakukan pendam­pingan terhadap masyarakat pelaku usaha dalam mengakses dan mem­peroses perizinan melalui OSS. Te­rus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non peri­zinan.

Antara lain, pemanfaatan apli­kasi pelayanan perizinan secara on­line dengan SIP Sakato, penan­da­tangan perizinan secara elektronik dengan aplikasi Sakato Sign, pelaya­nan bersama langsung lapangan untuk perizinan perikanan tangkap, pelayanan Perizinan 3 Jam (Nan Tajam), lalu mobile tracking dan SMS Gateway Perizinan.

Pemprov Sumbar juga telah melakukan peningkatan SDM apa­ra­tur pelayanan, dengan mengikuti berbagai diklat teknis perizinan, membentuk Tim Percepatan Pelak­sanaan Berusaha yang terdiri dari berbagai stakeholders. Tujuannya untuk membantu pelaku usaha untuk dapat segera berinvestasi di daerah.

Kemudian melakukan rapat koordinasi dalam rangka meme­cah­kan berbagai persoalan dan kebun­tuan dalam pelaksanaan berusaha dan peningkatan sarana dan pra­sarana pelayanan perizinan, sesuai dengan standar pelayanan yang optimal.

Maswar Dedi mengatakan per­wa­kilan Pemprov Sumbar akan me­maparkan keunggulan dalam PTSP dan PPB itu dihadapan Tim Penilai di Jakarta pada 30 Juni 2021.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional