Puluhan orang yang menamakan diri dari Forum Kajian Sosial (Forkas) Masyarakat Sumbar berunjuk rasa ke gedung DPRD Sumbar, Kamis (15/10/2015).
PADANG, METRO–Puluhan orang yang menamakan diri dari Forum Kajian Sosial (Forkas) Masyarakat Sumbar berunjuk rasa ke gedung DPRD Sumbar, Kamis (15/10). Forkas mendesak, DPRD untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi pada proses Pilkada 2015, termasuk penetapan dua calon.
Persoalan utama yang diapungkan Forkas terkait penamaan rekening kedua pasang calon yang diduga melanggar PKPU nomor 2 tentang Tahapan Pilkada. Sesuai PKPU, nomor rekening paslon harusnya atas nama calon yang maju, tapi kenyataan yang ada penamaan rekening khusus untuk pendanaan kampanye kedua pasang calon dibuat atas nama tim pemenangan
“Sekaitan dengan persoalan ini, kami meminta agar ada konsekuensi yang jelas atas kesalahan adminitrasi yang dilakukan KPU tersebut,” kata Koordinator Aksi dari Forkas Masyarakat Sumbar, David.
Karena dalam pelaksanaan Pilkada juga ada peran DPRD sebagai yang menganggarkan, lanjutnya, DPRD juga harus memanggil pihak terkait untuk menindaklanjuti setiap isu dugaan pilkada yang berkembang. “Intinya ini jangan dibiarkan saja, jika dibiarkan kekuatan Undang-Undang yang telah dikeluarkan negara tak akan berarti apa-apa. Dengan kata lain, undang-undang tidak berjalan sesuai fungsinya,” tutur David.
Ia menyebut pelaksanaan amanah UU bukan saja diperintahkan pada pelaku dan penyelanggara pemilu, tapi juga pada pengelola pemerintah, dalam hal ini ia menyebut salah satunya adalah DPRD.
“Sebab itu, tak ada tawar menawar untuk persoalan ini, jika memang ada pelanggaran sanksi harus diambil. Jika pelanggaran yang dilakukan terbilang berat, kapan perlu pelaksanaan Pilkada yang akan berlangaung 9 Desember mendatang ditunda dulu,” tandasnya.
Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan, pihak terkait dalam hal ini KPU dan Bawalsu akan dipanggil untuk dimintai keterangan untuk persoalan ini.
“Dalam rangka mengklarifikasi ini pihak terkait akan segera kami panggil. Sementara, jika masih ada realiti atau informasi yang ditemukan berkaitan silakan dengan dugaan pelanggaran Pilkada, silakan disampaikan. Sehingga bisa kami jadikan sebagai bahan tambahan untuk menindaklanjutinya,” kata Arkadius yang juga Koordinator Komisi I DPRD Sumbar tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Marlis menuturkan untuk mendukung kelancaran Pilkada 2015 Komisi I siap menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang muncul dalam prosea Pilkada. Untuk selanjutnya, dibahas dengan instansi terkait.
“Ini akan jadi masukan untuk kami dari Komisi I. Mudah-mudahan kami bisa mencarikan solusi yang terbaik. Sehingga Pilkada Sumbar bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya unsur cacat hukum,” pungkas Marlis. (cr6)
