PADANG, METRO–Kondisi pembangunan jalan tol Padangpariaman-Pekanbaru atau Sumbar-Riau mengundang kegelisahan politisi senior asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Refrizal. Pasalya, pasca-groundbreaking 7 Februari 2018 silam, salah satu proyek strategis nasional andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Sumbar itu, belum memperlihatkan progres.
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mempertanyakan, keseriusan dan rencana pusat dalam menyelesaikan pembangunan jalan tol yang kini bermasalah dan mangkrak itu. Karena sampai sekarang, dia melihat adanya gelagat pemeritnah pusat kurang serius di tahap awal pengerjaan jalan yang digadang-gadang akan membuat waktu tempuh Padang-Pekanbaru hanya 3-4 jam saja itu.
”Februari 2019 ini tepat satu tahun mandeknya pembangunan jalan tol itu. Namun sampai sekarang belum ada juga kelanjutan pengerjaannya. Sungguh disayangkan program pemerintah pusat yang belum juga ada kejelasan,” kata Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Sumbar 2 dari Fraksi PKS itu, Kamis (7/2).
Refrizal yang juga Ketua Umum Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) itu berujar, tidak dilanjutkannya pekerjaan pembangunan jalan tol tersebut mempermalukan Presiden Jokowi. Karena, setahun lalu sudah di-groundbreaking oleh Presiden langsung. Setelah 1 tahun dari masa groundbreaking, pembangunan jalan tol tidak menunjukkan kemajuan apa pun.
”Setahun pertama harus jalan dong, kalau jeda satu dan minggu orang bisa maklum. Ini setahun belum juga dilanjutkan. Jadi patut dipertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam hal ini,” geram anggota Komisi XI DPR RI yang sudah matang di parlemen RI ini.
Refrizal menduga, mandeknya jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru ini tidak diketahui oleh Presiden Jokowi. Dia pun meminta Presiden melakukan kroscek terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Sehingga pembangunan jalan tol tersebut benar-benar direalisasi secara serius.
”Pak Jokowi tahu gak sampai sekarang jalan tol itu enggak jalan. Saya rasa pak Jokowi tidak tahu, karena gak ada yang laporin. Artinya kan pemerintah ini manajemennya kurang beres. Seharusnya presiden cek ke Menteri-nya. Karena sampai sekarang masih juga terbengkalai,” tutur Refrizal yang dikenal degan program bedah 1.000 lapaunya ini.
Maka, Refrizal menganggap, sangat penting bagi pemerintah pusat untuk mempercepat proyek jalan tol tersebut. Mengingat banyaknya manfaat yang akan didapat ketika jalan tol itu bisa dioperasionalkan. Jalan tol ini, menurut dia, sangat dibutuhkan sebagai nadi utama Sumbar.
”Jadi saya meminta komitmen pemerintah pusat untuk bertanggung jawab terhadap proyek strategis nasional ini. Sebab jika jalan tol ini selesai maka mempermudah kepentingan kita juga di Sumbar. Salah satunya untuk menghindari kemacetan ke Bukittinggi,” tukas Refrizal yang juga anggota Executive Comitte (Exco) PSSI ini.
Kalau memang karena ganti rugi yang tidak beres, sebutnya, seharusnya Kemen PU PR turun langsung mengecek kejelasannya. Jangan sampai program ini terkatung-katung dan memperburuk citra pemerintah pusat. “Cek lagi masalahnya, dan segera lakukan pembangunan,” sebutnya.
Dikutip dari relis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Pembangunan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru diperkirakan membutuhkan biaya investasi sebesar Rp78,09 Triliun dengan target penyelesaian selama lima tahun (2018-2023).
Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono menyatakan pembebasan lahan akan menggunakan dana talangan dari PT. Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ditugaskan Pemerintah untuk membangun sejumlah ruas Tol Trans Sumatera. Sebagian pembiayaan akan didanai melalui pinjaman Pemerintah Jepang. (mil)
