PAYAKUMBUH, METRO–Kota Payakumbuh resmi dicanangkan sebagai kota bebas pungutan liar (pungli). Launching pencanangan itu dihadiri Irwasum Polri, yang juga Ketua Saber Pungli Pusat Komjen Pol Ahmad Dofiri, Jumat (26/5).
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Balaikota Payakumbuh tersebut, juga turut dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono bersama beberapa pejabat utama Polda Sumbar, Forkopimda Kota Payakumbuh serta ketua OPD Kota Payakumbuh dan personel UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh.
Dalam arahanya Komjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan, keberhasilan pencegahan pungli dapat dicapai dengan meningkatkan koordinasi. Praktik pungli berbeda dengan kasus korupsi. Jika korupsi berdampak besar bagi kerugian negara, sementara praktik pungutan liar memiliki nominal sedikit namun sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Keberhasilan dari Saber Pungli adalah koordinasi. Pungli itu berbeda dengan korupsi. Maka, jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi dampak keresahan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dirinya juga mengapresiasi Walikota Payakumbuh Rida Ananda, bersama jajaran dan unsur terkait lainya, atas semangat dan harapan yang dimiliki untuk mewujudkan Kota Payakumbuh menjadi Kota Bebas Pungli.
“Saat ini ada 14 provinsi dan 23 kab/kota di seluruh Indonesia yang telah dinyatakan sebagai kota bebas pungli. Warga Payakumbuh tentunya harus berbahagia, Payakumbuh kini menjadi kota/kab pertama di Sumbar yang menjadi kota bebas pungutan liar,” ujarnya.
Komjen Ahmad Dofiri juga berharap, dengan dinyatakannya Payakumbuh sebagai salah satu kota bebas pungli di Indonesia, dapat menginisiasi kota/kab lainnya di Sumatera Barat untuk mengikuti hal yang sama.
“Selamat kepada Walikota Payakumbuh dan jajaranya atas keberanian dan semangatnya yang besar hingga Payakumbuh menjadi kota bebas pungutan liar,” tutup Komjen Pol Ahmad Dofiri.
Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan, sejak awal pihaknya akan terus konsisten dalam mendukung pencegahan praktek pungutan liar di Payakumbuh.
Menurutnya, hal terpenting adalah komitmen bersama dalam mencegah praktek pungutan liar yang kerap terjadi pada proses pelayanan publik di instansi pemerintah. (rgr)
