PADANG, METRO–Terhitung 2011 hingga 2015, angka menunjukan penurunan kemiskinan yang sangat signifikan di Sumbar. Setidaknya penduduk miskin berkurang sebanyak 64.829 orang dari 2011 hingga 2015.
Jumlah itu dengan rincian, pada Maret 2011 jumlah penduduk miskin di Sumbar ada sebanyak 444.438 penduduk, namun pada Maret 2015 ada sebanyak 379.609 penduduk miskin. Artinya, ada sebanyak 64.829 penduduk miskin yang berkurang dalam jangka waktu empat tahun.
”Data terakhirnya, ada fluktuatif kenaikan jumlah penduduk miskin, tapi itu cara orang BPS yang menghitung. Kalau kita perhatikan secara faktanya, penduduk miskin itu dalam satu dekade menunjukkan penurunan yang sangat besar,” sebut Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar kepada wartawan kemarin.
Menurutnya, salah satu penyebab bertambahnya kemiskinan karena sejumlah kegiatan pemerintah kurang berjalan. Sehingga, uang tidak banyak beredar di masyarakat. Kondisi itu juga dipengaruhi oleh banyak hal. Selain pemahaman aturan yang tidak sama dari pusat hingga daerah, ditambah ketakutan aparatur pemerintah untuk melaksanakan anggaran.
Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Sumbar terhitung September 2014 hingga 2015 juga dipengaruhi penduduk miskin sebelumnya juga telah berkeluarga.
Secara otomatis jumlah penduduk bertambah, kemudian tercatat pula sebagai penduduk miskin yang terbaru. Untuk itu ke depan, pengurangan angka kemiskinan itu, Pemprov Sumbar akan melakukan percepatan serapan anggaran.
“Seperti halnya percepatan serapan dana desa yang saat ini telah ada di rekening desa dan nagari. Kalau ini tidak cepat direalisasikan, dana ini tidak bisa lagi digunakan,” terangnya.
Selain itu, membuat program pengentas kemiskinan yang tepat sasaran dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja. “Kita akan membuat program yang tepat sasaran,” imbuhnya.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, secara keseluruhan jumlah penduduk miskin Sumbar menunjukan grafik menurun. Walaupun angka itu berfluktuatif dalam rentang waktu pendek seperti, pada September 2011 mengalami sedikit peningkatan dari sebelumnya di mana ada sebanyak 444.770 (8,99 persen) jiwa penduduk miskin di Sumbar.
Jumlah itu terdiri dari 145.988 (7,61 persen) dan di pedesaan sebanyak 298. 782 (9,85 persen) jiwa penduduk miskin. Di tahun berikutnya tepatnya pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Dimana ada sebanyak 407.955 (8,19 persen) jiwa penduduk miskin yang terdiri dari perkotaan 128.817 (6,67 persen) dan di pedesaaan 279. 138 (9,14 persen) jiwa penduduk miskin.
Pada September 2012 kembali menurun. Di perkotaan ada sebanyak 125. 388 (6,45 persen), di pedesaan 276.133 (8,99 persen). Totalnya ada sebanyak 401.521 (8,00 persen) jiwa penduduk Sumbar yang miskin.
Pada Maret 2013 BPS merilis jumlah angka kemiskinan di Sumbar. Dari data tersebut, jumlah penduduk miskin di perkotaan 120.604 jiwa (6,16 persen), pedesaan 290 518 (9,39 persen) dan totalnya 411 121 (8,14 persen). Kemudian, pada September 2013 ada sebanyak 126 024 (6,38 persen) di perkotaan, 258 061 (8,30 persen) dipedesaan, dan total 384 085 (7,56 persen) jiwa penduduk miskin di Sumbar.
Selanjutnya, pada Maret 2014 kembali mengalami penurunan dari September 2013. Ada sebanyak 108 076 (5,43 persen) penduduk miskin di perkotaan, 271.120 (8,68 persen) di pedesaan, dengan jumlah total 379.196 (7,41 persen). Namun, angka tersebut kembali meningkat pada September 2014. Dimana, ada sebanyak 354. 738 (6,89 persen) dengan rincian 108.532 (5,41 persen) di perkotaan, dan 246 206 (7,84 persen) di pedesaan.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumbar pada Maret 2015 adalah 379.609 jiwa. Dibanding September 2014 (354.738 jiwa) naik sebanyak 24.871 jiwa. Menurut wilayahnya, perkotaan naik sebanyak 9.502 jiwa, dan jumlah penduduk miskin perdesaan juga mengalami kenaikan sebanyak 15.369 jiwa.
Dijelaskannya, Garis Kemiskinan (GK) Maret 2015 mengalami peningkatan 5,04 persen menjadi Rp384.277 per kapita per bulan dari Rp365.827 per kapita per bulan pada September 2014. Komponen terbesar pembentuk garis kemiskinan adalah garis Kemiskinan makanan dengan kontribusi 75,89 persen, sedangkan garis kemiskinan non makanan memberikan kontribusi sebesar 24,11 persen.
Dia juga menjelaskan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Indeks/P1), yaitu kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks/P2), yaitu ketimpangan diantara penduduk miskin.
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan lainnya). (fan/da)
