PADANG, METRO–Polda Sumbar berkomitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar (pungli), termasuk seorang calo yang berhasil diamankan di kantor Samsat Padang, Rabu (19/10) lalu. Kapolda Sumbar Brigjen Pol Basarudin, Kamis (20/10) menyebut, pemberantasan pungli dilakukan berkelanjutan agar seluruh pelayanan publik di Sumbar, benar-benar bersih.
”Jangan sampai saat ada operasi pemberantasan pungutan liar (OPP), semua tiarap, atau pungli diberhentikan sementara. Namun, ketika OPP tidak berjalan, pungli kembali terjadi. Untuk mengantisipasi itu, Satgas OPP diminta terus mengawasi,” kata Brigjen Pol Basarudin.
Kapolda menegaskan, pembersihan pungli harus dilakukan secara bersama. Namun, Polda juga berkeinginan melakukan pembersihan secara internal. Hal itu sesuai instruksi khusus Presiden dan Kapolri.
Sementara itu, keberadaan biro jasa dalam pembayaran pajak kendaraan di Samsat, Kapolda mengatakan, itu bukanlah kewenangan kepolisian dalam membentuk biro jasa. “Mereka sudah memiliki izin dalam menjual jasa terhadap masyarakat, dan memiliki badan hukum, dan itu berbeda dengan calo,” terang Kapolda.
Dijelaskan, keberasaan biro jasa sudah ada peraturannya. Sehingga, kepolisian tidak bisa melarang. “Karena biro jasa itu legal sesuai aturan dan memiliki badan hukum. Berbeda dengan calo yang bergerak dan mencari keuntungan sendiri secara liar. Keberadaan mereka meresahkan masyarakat,” tuturnya.
Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi menambahkan, Bid Propam Polda Sumbar masih mendalami, dan memeriksa pelaku calo yang ditangkap, Rabu (19/10).
“Kita belum bisa memastikan apakah pelaku melakukan pungli atau tidak. Itu masih kita lakukan pemeriksaan, karena saat ditangkap pelaku ini tengah bertransaksi dengan pemohon pajak. Selain itu kita juga fokus untuk mengungkap siapa saja yang terlibat percaloan atau pungli di Samsat,” ungkap Syamsi.
Syamsi menjelaskan, calo yang ditangkap merupakan perorangan, dan bukan polisi maupun PNS. Polisi tidak menahan, pelaku hanya dikenakan wajib lapor.
“Pelaku ditangkap saat ada masyarakat yang meminta tolong sama dia membayar pajak. Saat meminta tolong sama calo itu, anggota yang sedang melakukan pengawasan di Samsat, langsung menangkap calo itu,” ujar Syamsi.
Terpisah, Kepala Ombudsman RI Sumbar Yunafri, menyatakan kehadiran biro jasa Samsat memiliki indikasi terjadinya pungutan liar apabila mereka memfasilitasi konsumen yang tidak memiliki persyaratan lengkap ketika membayar pajak kendaraan.
”Kami hingga saat ini masih mengumpulkan bukti apabila ini terbukti, berarti ini menjadi pelegalan terhadap aktivitas calo di kantor Samsat,” kata Yunafri.
Yunafri menambahkan, seharusnya dalam memberikan pelayanan terhadap biro jasa, samsat harus adil. Jika mereka dalam kepengurusan tidak memiliki syarat lengkap, harus ditolak, atau sama sekali tidak bisa mengurus jika tidak lengkap, jangan melalui biro jasa tetap bisa mengurus.
”Contohnya masyarakat tidak memiliki KTP dalam mengurus kendaraan ditolak oleh pihak Samsat lalu masyarakat wajib pajak malah disuruh membayar melalui biro jasa, dengan tarif yang cukup tinggi, itu jelas salah,” pungkasnya. (rg)
