Temui Puan Maharani, Serikat Buruh Desak Penghapusan Outsourcing hingga Kenaikan UMR Rp 8,5 Juta

JAKARTA, METRO–Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea bersama perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Pertemuan berlangsung di tengah aksi unjuk rasa buruh yang digelar sejak pagi di depan kompleks parlemen.

Dalam pertemuan tersebut, buruh menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, mulai dari penegakan supremasi sipil, desakan pembaha­san RUU Ketenagakerjaan, hing­ga tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan peno­la­­kan upah murah.

Selain itu, massa buruh juga meminta kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) menjadi Rp 8,5 juta serta peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp 7,5 juta.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, dukungan moral kepada DPR agar tetap menjadi rumah rakyat yang bebas dari intervensi pihak manapun. Ia juga mendorong reformasi di tubuh Polri, sambil mengingatkan agar tidak ada agenda tersembunyi yang bisa memunculkan konflik kepentingan.

“Kami mendukung DPR RI ini agar tetap jadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun. Ka­rena DPR RI ini adalah rumah rakyat. Teruslah mendengarkan aspirasi rakyat dan kami akan dukung terus,” kata Andi Gani saat melakukan audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Menurutnya, dalam situasi politik dan belakangan ini, publik melihat banyak dinamika yang mencemaskan dan berpotensi menunggangi institusi-institusi negara.

“Jadi buat kami cukup meresahkan. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini,” tuturnya.

Senada, Sekjen KSPSI Ramidi menambahkan, tiga isu utama menjadi fokus tuntutan buruh, di antaranya penghapusan outsourcing, kenaikan UMR, dan peningkatan PTKP. Ia menilai langkah ter­se­but penting untuk menjamin ke­pastian kerja, keadilan fis­kal, serta kesejahteraan buruh di tengah tekanan eko­nomi.

“Penegakan hukum yang adil, pengesahan UU Kete­naga­kerjaan yang berpihak pa­da buruh, serta komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR yang terbuka pada aspirasi rakyat,” tegasnya.