JAKARTA, METRO–raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif. Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, melalui Sekretariat Jenderal DPR RI serta Kementerian Keuangan.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan langkah tersebut berlaku bagi dua anggota DPR RI Fraksi PAN, yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Satria Utama alias Uya Kuya, yang saat ini tengah berstatus nonaktif.
“Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku,” ucap Putri kepada wartawan, Rabu (3/9).
Fraksi PAN menekankan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI. Sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.
Putri juga memastikan, Fraksi PAN mendukung seluruh proses dilakukan secara adil, transparan, dan melalui mekanisme resmi yang berlaku.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan di internal partai. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen PAN untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN.
