HOP! Kepengurusan Roni Pahlawan berakhir. Berhenti di tengah jalan. Tiga bulan sebelum masa perpanjangan berakhir. Ada karteker menggantikannya.
Karteker ditugaskan untuk melaksanakan Musyorprov KONI Sumbar. Sebelumnya harus Rapat Kerja (Raker) dulu. Harus itu!
Berhentinya Roni Pahlawan dkk, punya kisah panjang dan berliku. Mungkin lebih panjang dari jalan lintas Aceh – Medan, arena yang mencatatkan prestasi terburuk kedua kontingen Sumbar di PON, dalam 25 tahun terakhir. Dua emas di bawah capaian PON tahun 2004, di Sumsel. Lebih baik dari PON di Jawa Timur, tahun 2000.
Ada banyak kisah di balik persiapan hingga kembali dari arena PON. Kisahnya bak cerita 1001 malam. Ragam kisahnya, diantara yang sempat dicatat, selama kepengurusan ini, tak pernah ada Porprov. Sejatinya, satu periode kepengurusan bisa melaksanakan dua kali Porprov. Atau, semati-mati angin, sekali.
Ketidakadaan Porprov pernah terjadi, semasa kepengurusan KONI 2005-2009. Dalam hitungan jam setelah Irwan Prayitno – Muslim Kasih dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, keduanya langsung mengadakan pertemuan dengan semua bupati/walikota se-Sumbar, membahas Porprov yang terkatung-katung.
Saat keduanya memimpin rapat didampingi Ketua KONI Sumbar Syahrial Bakhtiar, Irwan Prayitno – Muslim Kasim masih memakai kostum putih-putih ketika pelantikan.
Periode kepengurusan 2021-2025, tak ada Pelatda PON. Biasanya setahun sebelum PON, atau minimal enam bulan. Tanpa latihan gabungan semua atlet untuk menyatukan Chemistry (Kemistri) sebuah kontingen besar untuk multi ivent.
Kisah “drama” kepengurusan yang dipimpin Roni Pahlawan menjadi catatan tersendiri. Bermula dari terpilihnya Ronny Pahlawan sebagai Ketua Umum KONI Sumbar periode 2021-2025 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Sumbar, di Padang, Juni 2022.
Kepengurusan baru bisa dilantik setahun kemudian. Perbedaan pendapat dan langkah tak seirama antara ketua terpilih dengan pemerintah provinsi disebut sebagai penyebab terkatung-katungnya proses. Tersiar juga kabar, ada komunikasi yang macet.
Terlepas hasil buruk di PON Aceh – Medan, disaat periode kepengurusan berakhir, tak ditindaklanjuti dengan Raker dan Musyorprov, tetapi pengurus mengajukan perpanjangan waktu. Alasannya, ada proses penyelesaian laporan keuangan.
KONI Pusat memperpanjang masa kepengurusan, enam bulan. Berakhir November 2025. Sejak itu, mulai muncul suara dari insan olahraga. Proses perpanjangan diduga tidak pula sesuai aturan. Tidak ada tanda-tanda Porprov dijalankan. Bonus PON belum juga cair.
Seakan pertandingan di ring tinju. Adu cerdik. Adu strategi. Adu kuat. Siapa cerdik, siapa kuat, jadi pemenang. Silang pendapat, adu dan uji argumentasi terjadi antara KONI Sumbar dengan Dispora Sumbar. SK perpanjangan dari KONI Pusat dijawab dengan argumentasi dan langkah telak oleh Dispora. Salah satunya, tidak mencairkan anggaran pascaberakhirnya periode kepengurusan.
Dispora Sumbar membeberkan sejumlah dugaan ketidakberesan perpanjangan masa kepengurusan. KONI Sumbar tetap bersikukuh patuh pada SK perpanjangan. Disaat “pertikaian” KONI Sumbar dan Dispora Sumbar, sejumlah insan olahraga dari berbagai Cabor menggembok kantor KONI Sumbar.
Kurang sebulan diantaranya, KONI Pusat mengeluarkan keputusan mengejutkan. Menunjuk karteker. Menghentikan masa berlalu kepengurusan yang diperpanjang, setelah beberapa hari sebelumnya, Roni Pahlawan menyerahkan kembali mandat penugasan untuknya kepada KONI Pusat.
