JAKARTA, METRO–Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, terus menguatkan komitmen memperbaiki tata kelola angkutan logistik nasional demi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Upaya ini diwujudkan melalui Simposium Nasional bertajuk “Polantas Menyapa” yang digelar oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (18/7).
Simposium mengangkat tema “Terwujudnya Tata Kelola Angkutan Logistik yang Berkeselamatan guna Mendukung Peningkatan Kualitas Keselamatan di Jalan Raya” dan diikuti oleh seluruh Dirlantas Polda se-Indonesia secara daring dan luring.
Direktur Lalu Lintas Polda DIY, Kombes Pol Yuswanto Ardi, dalam paparannya menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan logistik. Ia mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, tercatat 61 kecelakaan menonjol dengan korban jiwa dan kerugian besar, yang didominasi oleh kendaraan logistik.
“Fenomena over dimension dan overload menjadi akar persoalan yang belum tertangani secara optimal. Ini menunjukkan masih ada kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan,” tegas Yuswanto.
Menurutnya, diperlukan solusi konkret yang bisa dijalankan secara bertahap dan tidak menimbulkan efek kejut bagi masyarakat dan dunia usaha. Penegakan hukum yang konsisten, katanya, menjadi kunci agar aturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar berdampak pada keselamatan dan efisiensi ekonomi.
Simposium ini dirancang dalam format Focus Group Discussion (FGD), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti regulator, operator angkutan, komunitas pengguna jalan, dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah menyusun rekomendasi berbasis realitas di lapangan untuk mendukung reformasi kebijakan angkutan logistik secara nasional.
“Lewat program Polantas Menyapa, kami ingin membangun komunikasi dua arah yang aktif dengan masyarakat dan stakeholder, agar kebijakan yang lahir tidak hanya top-down, tetapi juga inklusif dan solutif,” jelas Yuswanto.
Ia menekankan pentingnya pendekatan adaptif dalam menyusun rencana aksi agar tidak mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi.
Hasil dari simposium ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan secara nasional, selaras dengan visi pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan. (*/rom)
