JAKARTA, METRO–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi masalah malnutrisi dinilai perlu diawasi secara ketat dan dijalankan dengan manajemen yang matang.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ir Doddy Izwardy, MA., Ph.D, menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi penting agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan masalah baru.
Ia menerangkan, pada dasarnya kesehatan dan gizi yang optimal merupakan hak dasar bagi setiap individu, terutama bagi kelompok rentan pada anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita. Dampak status gizi bila tidak diperhatikan dapat menimbulkan masalah pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak.
“Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas generasi muda Bangsa Indonesia,” ujar Doddy, Minggu (13/7).
Namun, Doddy menekankan, tanpa manajemen penyelenggaraan makanan yang baik, risiko kesalahan distribusi, penyalahgunaan dana, hingga penurunan kualitas pelayanan akan semakin besar. Termasuk potensi ketidakamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Tanpa manajemen penyelenggaraan makanan yang baik dan kuat, terjadinya risiko kesalahan dalam distribusi, penyalahgunaan dana, hingga penurunan kualitas pelayanan akan semakin besar termasuk ketidakamanan pangan yang disajikan, untuk itu diperlukan ahli gizi yang akan bekerja secara profesional untuk menyediakan pangan yang bergizi dan aman,” jelasnya.
