BERBAGAI komponen masyarakat di Kenagarian Ketaping mengaku kecewa dan merasa dipermainkan Bupati Padangpariaman. Iven Pekan Kebudayaan Padangpariaman yang direncanakan di Pantai Ketaping dibatalkan mendadak, hanya beberapa hari jelang hari pelaksanaan.
Tak ingin menanggung malu atas pembatalan tersebut, komponen masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai unsur melakukan musyawarah mufakat. Hasilnya, secara mandiri kegiatan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Hanya saja perhelatan ini tak lagi menjadi ranahnya Pemkab, tetapi menjadi kegiatan nagari.
Niniak Mamak Ketaping, B Dt Rajo Sampono mengaku sangat kecewa atas keputusan sepihak dan mendadak tersebut. Apalagi perhelatan bukan permintaan dirinya, tetapi berawal dari rencana Pemkab melalui Dinas Kebudayaan. Entah apa sebabnya, setelah sosialisasi melalui spanduk dan pengumuman media sosial sudah masif, tiba-tiba saja dibatalkan.
“Saya dan masyarakat sangat kecewa. Nasi sudah menjadi bubur, tak mungkin bupati manarik kembali pembatalan ini. Atas perlakuan tersebut kami segera musyawarah, dan tetap lanjut. Ndak kayu jenjang dikeping. Apapun caranya, acara tetap kita laksanakan,” ujar Rajo Sampono yang dihubungi Rakyat Sumbar, kemaren.
Rajo Sampono yang dikenal dekat dengan Jhon Kenedy Azis mengaku kaget dengan sikap plin plan bupati. Menurutnya, JKA masih adaptasi sebagai bupati, karena selama ini hanya berpengalaman sebagai legislatif. Justru itu ia mengingatkan, berpikir dulu sebelum berucap apalagi sebagai pimpin. Bahwa raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Jangan mempermalukan masyarakat dan diri sendiri.
Pembatalan
karena Anggaran
Bupati Padang Pariaman H John Kenedy Azis menjelaskan mengenai pembatalan acara Pekan kebudayaan I yang direncanakan akan dilaksanakan di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai awal Juli ini. Pembatalan tersebut kata Bupati, dilandaskan pada 2 pertimbangan utama. “Pertimbangan pertama terkait Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Disini jelas, persoalan efisiensi ini dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia. Untuk itu, Pemkab Padang Pariaman juga harus mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh presiden ini,” katanya.
