PADANG, METRO–Sektor pertanian menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy.
Mahyeldi menyadari, sektor pertanian menjadi pilar utama perekonomian di Provinsi Sumbar. Sebagian besar masyarakat di daerah ini menggantungkan kehidupannya pada pertanian. Baik sebagai petani, maupun pelaku usaha yang terkait langsung produk dan hasil pertanian.
Keseriusan Pemprov Sumbar melaksanakan pembangunan di sektor pertanian dengan menjadikan sektor ini salah satu Program Unggulan (Progul), yakni Gerak Cepat Sumbar Sejahtera.
Melalui progul ini, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran 10 persen APBD dalam upaya peningkatan produksi, hilirisasi dan asuransi pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional.
Bagaimana program dan kegiatan untuk mewujudkan progul tersebut? Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbuntanhor) Sumbar, Febrina Tri Susila Putri mengatakan, pihaknya berkomitmen memastikan program pembangunan pertanian berorientasi pemenuhan kebutuhan dan pelayanan optimal bagi petani.
“Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan petani dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta kesejahteraan secara berkelanjutan,” terang Febrina didampingi Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah saat jumpa pers, Kamis (3/7) di Aula Dinas Kominfotik Sumbar.
Keberhasilan pertanian menurut Febrina, tidak hanya ditentukan ketersediaan lahan dan modal, tetapi bergantung kualitas sarana produksi, penguasaan teknologi, manajemen usaha tani, serta kapasitas SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, pihaknya melaksanakan berbagai program strategis.
Febrina mengungkapkan, dalam program strategisnya, pihaknya memberikan pelayanan pokok pertanian gratis kepada masyarakat. Saat ini menurutnya, ada dua lembaga akreditasi nasional di Sumbar. Salah satunya lembaga sertifikasi organik. Melalui lembaga ini melayani sertifikasi organik kepada petani secara gratis.
“Dua tahun pertama kita pastikan petani tidak gunakan pestisida. Tahun ketiga kita lakukan sertifikasi. Hasilnya nanti keluar sertifikasi organik, dengan hasil pangan sehat. Salah satunya sertifikasi organik terhadap beras,” terangnya.
Berikutnya melayani kelompok tani yang sudah terdaftar di sistem penyuluhan pertanian. Febrina meminta agar bagi kelompok tani yang belum terdaftar, dapat mencari tenaga penyuluh terdekat dan pastikan terdaftar di system penyuluhan pertanian.
Program lainnya menyediakan bengkel pengujian mutu alat dan mesin pertanian (alsintan). Hasil pengujian akan mendapatkan akreditasi nasional. Untuk pengujian ini biayanya sesuai retribusi, dengan biaya di bawah swasta. “Tujuan pengujian ini mengurangi risiko kerusakan alsintan dan kecelakaan kerja. Hasil pengujian ini digunakan untuk keselamatan pengguna alsintan,” terangnya.
Berikutnya juga ada program gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT). Febrina meminta kepada petani yang hasil pertaniannya terganggu hama wereng, silahkan melaporkan ke Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar.
“Saat ini kita ada empat laboratorium hama yang berlokasi di Padang, Solok, Pasaman dan Bukittinggi. Layanannya gratis. PPPT ini juga ada tersebar di kabupaten kota di Sumbar,” ungkapnya.
Febrina berharap melalui gerakan POPT ini, pihaknya berupaya meminimalkan kerugian hasil panen akibat organisme pengganggu tanaman, yang akan berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani.
Disbuntanhor Sumbar juga memiliki bengkel keliling alsintan. Bengkel di atas mobil yang memberikan layanan gratis. Keberadaan bengkel keliling ini sangat penting, karena saat ini banyak alsintan bantuan dari pemerintah. Alsintan ini perlu maintenance atau perbaikan jika rusak. “Bengkel keliling ini melayani seluruh daerah di Sumbar kecuali Kepulauan Mentawai,” terangnya.
