JAKARTA, METRO–Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan Retret Kepala Daerah Gelombang II, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.
Menurut Bima, Retret Kepala Daerah Gelombang II merupakan momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarkepala daerah. Hal ini disampaikan saat konferensi pers terkait Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (19/6).
“Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan,” kata Bima.
Ia menjelaskan, peserta retret kali ini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik namun belum sempat mengikuti gelombang pertama. Kedua, kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada tetapi akhirnya tuntas. Ketiga, kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang proses pelantikannya baru selesai.
Sebelum keberangkatan ke Jatinangor, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6), dan berkumpul kembali di Kemendagri pada Minggu (22/6) untuk kemudian diberangkatkan menggunakan kereta cepat.
“Dan nanti akan dilepas oleh Pak Sekjen Kemendagri Pak Tomsi untuk selanjutnya menggunakan Whoosh kereta cepat menuju Jatinangor,” ujar Bima.
Setibanya di IPDN, para peserta akan disambut oleh Rektor IPDN Halilul Khairi dan Wamendagri Bima Arya, sebelum secara resmi membuka rangkaian retret yang akan dilangsungkan hingga Kamis malam (26/6).
“Retret sendiri akan dibuka secara resmi oleh Pak Mendagri pada hari Senin di tanggal 23 [Juni 2025],” ucap Bima.
Bima menegaskan, substansi materi yang disampaikan dalam retret gelombang kedua ini tetap sama seperti sebelumnya, yakni penguatan pemahaman tugas kepala daerah, program prioritas, strategi pemberantasan korupsi, serta pembentukan jejaring sinergi antarkepala daerah.
“Dan bagaimana semua kepala daerah akan diarahkan untuk saling mengenal sehingga siap berkolaborasi,” jelasnya.
