JAKARTA, METRO–Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 pada Rabu (25/5). Dalam penyaluran tahap ini, sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Mereka dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan, karena berada di desil 6 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan kata lain, kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri dibanding kelompok miskin dan miskin ekstrem.
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” tutur Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5).
Sebagai gantinya, alokasi bansos sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem. Data KPM pengganti pun telah melalui proses uji petik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” sambungnya.
Mensos menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali. Proses itu dilakukan melalui jalur formal, yakni integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos yang memiliki fitur Usul dan Sanggah.
Dengan jalur partisipatif, masyarakat bisa mengusulkan calon penerima baru atau menyanggah data penerima lama. Per Rabu sore, sudah ada 16,5 juta KPM yang menerima bansos untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Nilai total bantuannya mencapai Rp10 triliun.
