Penyandang Disabilitas Perempuan dan Kelompok Rentan Tagih Komitmen Pemerintah Implementasikan GEDSI

JAKARTA, METRO–Hak-hak para penyandang disabilitas, perempuan, kesetaraan gender dan kategori masyarakat rentan ma­sih menjadi tantangan yang sulit diimplementasikan di Indonesia. Paling bisa dilihat adalah penyandang disabilitas, masih banyak infrastruktur yang belum berpihak pada mereka.

Padahal, Indonesia sudah memiliki Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Isu lainnya terkait kesetaraan juga dibahas dalam diskusi yang digelar oleh Kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif (INKLUSI) bersama para mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Diskusi yang digelar pada Selasa (18/3) tersebut me­nyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan inklusif yang berlandaskan prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Sejumlah mitra OMS INKLUSI hadir mendukung diskusi tersebut.

Yang juga menjadi sorotan adalah kesetaraan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pe­ningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu upaya strategis adalah pe­nguatan isu GEDSI dalam berbagai sektor pemba­ngu­nan.

Langkah ini sejalan de­ngan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khu­susnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok marjinal da­lam memperoleh hak dan kesempatan yang setara. Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI menekankan bahwa penguatan isu Gedsi bukan hanya tentang memenuhi target statistik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

“Ketika kita telah bersama-sama menyadari pen­tingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan peme­rintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan,” ujarnya di diskusi tersebut.

Kate Shanahan juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan.