Catatan LSI Denny JA untuk Prabowo, Bisa Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

JAKARTA, METRO–LSI Denny JA memberikan catatan ke­pada Presiden Prabowo Subianto agar dike­nang sebagai Bapak Pemberantasan Ko­rupsi Indonesia. Menurut dia, Presiden Pra­bowo berulang kali berjanji akan menge­jar koruptor hingga ke Antartika hingga membangun penjara di pulau terpencil.

Tentunya, Denny JA mengatakan publik akan menunggu langkah nyata Presiden Prabowo untuk menjalankan komitmennya itu dalam menindak tegas para koruptor. Adapun, Denny JA menyebut ada beberapa catatan yang ha­rus dilakukan Presiden Pra­bowo untuk mewu­jud­kan komitmennya tersebut.

Pertama, kata dia, me­revisi Undang-undangn agar hukuman koruptor lebih berat yakni minimal 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seu­mur hidup. Kedua, menyita se­luruh aset hasil korupsi, mengembalikannya kepa­da rakyat melalui disah­kan­nya UU Perampasan Aset.

Ketiga, membangun sis­tem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek. Keempat, memulai dengan kasus korupsi yang kini sedang nampak di de­pan mata seperti Perta­mina. Tentu saja, kata dia, mafia minyak harus dibe­rantas hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut me­nerima keuntungan dan melindungi mereka.

“Korupsi bukan seka­dar kejahatan finansial, ia mencuri masa depan bang­sa. Jika Prabowo ingin dike­nang sebagai presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju, maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pem­berantas Korupsi Indonesia,” kata Denny JA di Ja­karta pada Senin (17/3).

Denny JA mengatakan ada beberapa hal yang menghambat Indonesia, sehingga ada sejumlah catatan utama yang harus diperbaiki dalam indeks tata kelola pemerintahan. Menurut dia, Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju jika dalam 5 tahun ini (2025-2029) dapat menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, dan menaikkan indeks tata kelola peme­rintahan (GGI) dari 53,17 ke 70,00.

Pertama, korupsi me­rupakan luka yang tak kun­jung sembuh. Sebab, kata dia, korupsi bukan sekedar kejahatan finansial tapi penyakit kronis yang meru­sak moral birokrasi dan perekonomian. Saat ini, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya 34, tertinggal dari Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63).

“Dari kasus mafia mi­gas di Pertamina, suap dalam proyek infras­truk­tur, hingga skandal impor, korupsi telah merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia akan te­rus kehilangan keperca­yaan investor, pertum­buhan ekonomi akan ter­sen­dat, dan kesejahteraan rakyat akan tergadaikan,” jelas dia.