Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang tahun anggaran 2024. Pembahasan bersama mitra kerja OPD terkait dilakukan sejak 11-14 Maret 2025.
Sebelumnya nota Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2024 telah disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran melalui sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, di Lantai II ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang. Senin (10/3) lalu.
Setelah DPRD menerima LKPj Wali Kota Padang tersebut, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas LKPj Wali Kota Padang tahun 2024 itu. Ada empat Pansus yang dibentuk, mulai pansus I, II, II dan IV. Masing-masing pansus melakukan pembahasan bersama dengan mitra kerja atau OPD terkait.
Pansus I, membahas tentang Urusan Pemerintahan. Sebagai Koordinator Jufri (Wakil Ketua DPRD Padang), Ketua Usmardi Thareb, WAkil Ketua H. Gufron , Sekretaris Delma Putra. Anggota Alfi Beben One, Devi Febrida, Yulasmi, Iswanto Kwara dan Yusri Latif.
Anggota Pansus I, Iswan Kuwara mengatakan, khusus untuk komisi I sebenarnya tidak terlalu banyak yang dibahas dalam LKPj Wali Kota Tahun 2024, karena sudah di atas pencapaian 90 persen. Namun ada sedikit yang harus diperjelas terkait di bagian Umum tentang insentif kepala daerah 1,5 persen. “Kita minta ini lebih diperjelas lagi. Mitra kerja yang terlibat dalam pembahasan Pansus I cukup banyak, diantaranya Sekwan, Satpol PP, Forkopimda, dan lainnya.
“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2024 dapat berjalan baik dan lancar walaupun masih terdapat beberapa permasalahan,” ungkapnya.
Di luar pembahasan LKPJ, Iswanto Kuwara juga menitip persoalan pelayanan di Disdukcapil Kota Padang. Dia meminta agar persoalan parkir yang sempit di lokasi tersebut dicarikan solusinya. Begitu juga banyaknya ruangan yang bocor dan perlu diperbaiki. “Seunya harus dibenahi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari Disdukcapil,” harapnya.
Pansus II, membahas tentang Perekonomian dan Keuangan, Koordinator Mastilizal Aya (Wakil Ketua DPRD), Ketua Rachmad Wijaya, Wakil Ketua Miswar Jambak, Sekretaris, Arnedi Yarmen. Anggota: Rafli Boy, Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudy Kurniawan Sutiono, Indra Guswadi dan Yosrizal Efendi.
Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya ada beberapa OPD yang Ikut dalam pembahasan, diantara Dinas Perdagangan, Perumda PSM dan Perparkiran dan beberapa OPD lainnya.
Katanya ada beberapa catatan dalam pembahasan dengan OPD mitra kerja baik kepada Dinas Perdagangan, Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dan Perparkiran dan PDAM.
Kalau Dinas Perdagangan terkait kinerja dalam pengelolaan Pasar Raya Padang. Masih ada kebocoran-kebocorannya yang harus dikurangi terkait retribusi. Bisa dikatakan kebocoran atau bisa juga karena belum maksimal terkait potensi yang ada.
Rachmad Wijaya mengaku baru saja melakukan sidak ke Pasar Raya melihat kondisi riil di lapangan, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Perdagangan.
Sedangkan pada Perumda PSM, kata Rachmad Wijaya, manajemen perusahaan plat merah milik Pemko Padang tersebut belum maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Belum sesuai harapan, jadi kami meminta kepada Pemko agar serius dalam mengurus PSM. Kami minta ketegasan dari Pemko, serius atau tidak urus PSM. Kami sedang berkirim surat ke Pemko,” urainya.
“Bisa jadi nanti kami merekomendasikan untuk menghentikan penyertaan modal jika pengelolaan manajemennya belum maksimal,” tegas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Untuk Perumda Air Minum (AM) Kota Padang, jelas Rachmad Wijaya, Perumda AM Kota Padang adalah core business (kegiatan inti atau aktivitas utama yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keunggulan produk), kita utamakan pelayanan kepada masyarakat, buka devidennya kita utamakan.
Pansus III tentang pembangunan, Koordinator Osman ayub (Wakil Ketua DPRD), Ketua Helmi Moesim, Wakil Ketua Manufer Putra Firdaus, Sekretaris Amril Amin. Anggota: Rafdi, Ja’far, Wahyu Hidayat, Yendril, Muhammad Tommy Arby Rumengat, Mukhlis, Wismar Panjaitan, Zalmadi.
Seperti diketahui dalam LKPj Walikota kemarin, pada tahun 2024 telah terlaksana pembangunan jalan kota sepanjang 0,7 km, pemeliharaan jalan 34,09 km, pembangunan drainase sepanjang 0,8 km dan pemeliharaan drainase kota sepanjang 34,81 km, dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 88,86%.
Dalam rangka peningkatan akses jalan dan keterhubungan antar wilayah yang semakin baik, telah ditunjang dengan penyediaan media transportasi umum massal trans padang.
Salah satu upaya mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif pemerintah Kota Padang telah membangun sarana prasarana perdagangan pasar raya serta pasar-pasar pembantu secara bertahap. pembangunan pasar raya fase VII yang dimulai pada tahun 2023, tahun 2024 ini sudah selesai 100% dan telah difungsikan.
Pansus IV, tentang Kesejahteraan Masyarakat, Koordinator Muharlion (Ketua DPRD Kota Padang), Ketua Iskandar, Wakil Ketua Rustam Efendi, Sekretaris Erianto. Anggota: H. Mulyadi Muslim, Hendrizal, Dewi Susanti, Donal Ardi , Fautiaz Fauzi, Rusdi, Khalidi Al Khair, Irwandi dan Erismiarti.
Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV, H. Iskandar, M.H.I, menegaskan sejumlah program dinilai telah mencapai target administratif, tetapi efektivitasnya di lapangan masih perlu dikaji lebih lanjut. Ada program yang terlihat sukses dalam angka, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terasa. Inilah yang menjadi perhatian utama DPRD dalam memberikan rekomendasi ke depan.
Salah satu sektor yang disoroti adalah pendidikan. DPRD menilai bahwa kondisi pendidikan di Kota Padang, termasuk SD, SMP, dan TK, masih membutuhkan pembenahan. Kesejahteraan guru honorer menjadi perhatian utama.
Begitu juga di sektor pariwisata juga masih ada yang menjadi sorotan, terutama menjelang libur lebaran dalam meningkatkan jumlah wisatawan. DPRD menekankan perlunya peningkatan fasilitas wisata, keamanan, kebersihan, hingga labelisasi makanan di tempat wisata, agar pengunjung merasa nyaman dan aman.
Di sisi lain, kabar baik datang dari program BPJS Kesehatan Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota. Program ini mencakup berbagai layanan kesehatan seperti rawat inap, rawat jalan, cek laboratorium, rontgen, dan layanan medis lainnya.
DPRD juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan BPJS dengan memastikan bahwa Komisi IV siap membantu sebagai wakil rakyat. Bahkan, bagi peserta BPJS mandiri yang mengalami tunggakan, dalam kondisi darurat BPJS akan langsung aktif dan pemerintah akan menanggung tunggakan tersebut.(*)