JAKARTA, METRO–Kinerja APBN akhirnya diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin (13/3). Sebelumnya, sikap pemerintah yang tak kunjung mengumumkan realisasi kinerja APBN itu sempat menjadi pembicaraan. Publik dan kalangan investor mempertanyakan transparansi pemerintah.
Ani –sapaan akrab MenÂkeu– beralasan bahwa penundaan itu disebabkan data yang belum stabil. “Untuk menjelaskan, terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kami melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor,” ujarnya pada konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu kemarin (13/3).
Kemenkeu memÂperÂtimÂÂbangÂkan perÂkemÂbangan belanja negara, penÂdaÂpatan, serta implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja daÂlam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Kami menunggu sampai ternyata cukup stabil sehingga bisa memberikan laporan mengenai pelaksanaan APBN Kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan,” jelasnya.
Hingga 28 Februari, realisasi APBN tercatat tekor atau defisit Rp 31,2 triliun. Jumlah itu setara 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu disebabkan belanja yang lebih besar dibanding pendapatan negara. Belanja negara tercatat Rp 348,1 triliun, sementara pendapatan negara mencapai Rp 316,9 triliun. Menkeu meÂnyebut angka itu masih beÂrada dalam target postur APBN 2025. Defisit APBN pada 2025 ditargetkan 2,53 persen terhadap PDB.
Dari sisi pendapatan negara, hingga akhir Februari mencapai Rp 316,9 triliun. Itu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 240,4 triliun, terdiri atas pajak Rp 187,8 triliun dan penerimaan bea cukai Rp 52,6 triliun. Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.
Realisasi penerimaan pajak turut menjadi sorotan, khususnya setelah munculnya permasalahan imbas implementasi sisÂtem Coretax. Penerimaan pajak hingga akhir Februari yang mencapai Rp 187,8 triliun itu baru 8,6 persen dari target. Total penerimaan itu susut sekitar 30,1 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Pada Februari 2024, penerimaan pajak mencapai Rp 269,02 triliun.
