PRESIDEN Prabowo Subianto memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran demi melakukan penghematan. Para kepala daerah terpilih pun sudah menyiapkan rencananya di tengah efisiensi ini. Kepala daerah harus putar otak agar pemerintahan tetap berjalan. (KUSTIAH RENI PUTRI)
Namun, kepala daerah terpilih tentu telah menyiapkan rencana mereka. Janji kampanye ke warga harus tetap tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran.
Hal itulah yang diungkap Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dalam pertemuan silaturahmi, diskusi dan berbuka bersama dengan pemimpin redaksi media massa, di Padang, Sabtu (8/3).
Annisa menyebut sudah memperhitungkan dan berkoordinasi terkait anggaran. Meski ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, putri dari mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua ini, mengaku kebijakan itu bukan penghalang, namun menjadi sebuah tantangan.
Ia melihat strategi paling realistis adalah pengurangan pemborosan dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Misalnya, dengan menunda atau memangkas proyek yang tidak prioritas atau yang kurang mendesak.
Kemudian, sebagai bupati ia harus bisa bisa meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak daerah untuk memperbaiki penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan efisiensi ini, kita juga harus kreatif. Yakni, harus bisa memanfaatkan keunggulan internal daerah, seperti komoditas pertanian dan perkebunan yang dimiliki Dharmasraya,” katanya.
Selain melirik potensi daerah, Annisa juga berpendapat bahwa komunikasi yang baik antara eksekutif daerah dan pemerintah pusat merupakan kunci utama dalam menyusun anggaran yang efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.
Bupati dan jajarannya harus aktif berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa rencana anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah pusat,” ulas Annisa.
Meski demikian, Annisa tidak menampik kebijakan efisiensi anggaran pasti berdampak pada pembangunan di Dharmasraya. Karena selama ini, daerah banyak bergantung dengan dana pemerintah pusat.
“Harus diakui, banyak proyek infrastruktur bergantung dengan dana transfer pusat. Salah satunya untuk proyek PU. Saya mau bilang, dengan kebijakan efisiensi ini, maka proyek PU dari dana pusat nol di tahun ini di Dharmasraya,” sebut Annisa.
Bupati perempuan pertama di Sumbar ini, mengatakan siap menggeser sejumlah program yang tidak terlalu mendesak dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai langkah mendukung efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat.
“Untuk penyesuaian APBD 2025 masih kita pelajari, tetapi yang jelas arahnya efisiensi. Tapi, yang penting sekarang untuk Dharmasaraya, ada pembayaran BPJS yang harus disegerakan. Dan, masih banyak hal lain yang harus saya tata ulang lagi,” kata bupati yang biasa disapa Caca ini.
