Ia pun menekankan, keterbukaan informasi ini telah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal tahun 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII).
Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum.
Dalam kasus dugaan megakorupsi perkara PT Timah, Harvey Moeis yang merugikan keuangan negara Rp 271 triliun, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik.
“Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20 persen pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan,” papar Ridwan.
Sementara, berdasarkan data statistik dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30 persen dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dukungan terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi politik anti-korupsi Prabowo diterjemahkan ke dalam tindakan konkret,” tegas Ridwan.
Secara personal dan institusional, Presiden Prabowo berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Strategi manajemen citra ini tidak hanya diterapkan pada dirinya, tetapi juga pada Kabinet Merah Putih secara keseluruhan.
Prabowo memperkenalkan pakta integritas yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga, yang berisi komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, Prabowo juga menerapkan sistem evaluasi kinerja triwulanan yang memasukkan indikator integritas dan transparansi sebagai komponen penilaian.
Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 68 persen responden mempercayai keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, meningkat dari 52 persen pada Oktober 2024.
“Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen anti-korupsi pemerintahan saat ini,” pungkasnya. (jpg)
