JAKARTA, METRO–Presiden Prabowo Subianto dinilai konsisten membangun narasi antikorupsi ke tengah-tengah masyarakat. Konsistensi itu dibangun Prabowo sejak masa kampanye hingga awal masa kepemimpinannya sebagai kepala negara.
Dosen Komunikasi UIN Bandung, Ridwan Sutandi menyebut, dalam berbagai pidato kenegaraan, Prabowo selalu menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan komitmen untuk memberantas korupsi. Hal itu sempat disampaikan Prabowo
dalam pidato pelantikan pada Oktober 2024, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun.
Narasi ini kemudian diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024, di mana Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Dari sudut pandang komunikasi politik, konsistensi narasi ini berperan penting dalam membentuk ekspektasi publik dan membangun legitimasi kebijakan antikorupsi. Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (2/3).
Ia menilai, konsistensi itu telah berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, langkah-langkah awal yang diambil dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi berfungsi sebagai simbol politik yang kuat dari komitmen pemerintahan Prabowo.
Tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi berprofil tinggi menjadi pesan yang jelas kepada publik dan elit politik bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik koruptif. Menurutnya, sikap ini dipertegas dengan pernyataan Prabowo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, di mana menyatakan, tidak akan ragu untuk mencopot jabatan siapapun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara.
“Pendekatan komunikasi yang tegas ini telah menimbulkan efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi,” ujar Ridwan.
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjukkan penurunan sebesar 15 persen pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
“Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Ridwan.
Ia menilai, Prabowo menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan antikorupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.
Strategi komunikasi itu ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.
