PADANG, METRO–Suhu politik di Pasaman mulai memanas. Betapa tidak, posisi calon wakil bupati Pasaman Daniel yang akan maju pada pilkada di kabupaten tersebut pada 9 Desember mendatang digoyang. Hal itu terkait adanya laporan dari oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Partiot Bangsa bahwa penetapan Daniel sebagai calon telah cacat hukum.
Hal itu diketahui saat LSM Patriot Bangsa melaporkan ke Bawaslu Sumbar menyangkut adanya indikasi tidak netral dan tidak transparannya yang dilakukan KPU dan Panwas Pasaman, terkait penetapan Daniel sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman.
”Dari hasil kajian dan pengamatan kami, penetapan calon wakil bupati yang dilakukan KPU dan disaksikan Panwas itu diduga sudah tidak jujur dan cacat hukum,” ungkap Ketua LSM Patriot Bangsa Pasaman, Damri Warman bersama rekannya Djoni Irdan Abidin usai melapor kepada Bawaslu Sumbar, Selasa (13/10).
Menurut Damri, Daniel diduga tidak layak ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati karena ijazah SD-nya tidak ada. Meski sudah ada surat keterangan pengganti ijazah, namun tetap dinilai cacat hukum. Meski dirinya bisa memahami dengan adanya surat keterangan penganti ijazah itu menjadi pertimbang tersendiri bagi KPU untuk menerima syarat pencalonan, akan tetapi, lanjut Damri, surat keterangan penganti tersebut juga diduga palsu.
Pasalnya, pihak sekolah di salah satu SD di Nagari Simpang Tonang Pasaman, pada 14 Juli 2010 lalu telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa tidak ada arsip/surat keterangan yang menyatakan Daniel telah menamatkan sekolah di SD tersebut pada 1967. “Itu kami ketahui setelah melakukan kroscek ke sekolah bersangkutan pada tahun itu,” sebut Damri.
Selain itu dirinya juga menduga Daniel telah melakukan tindak pidana karena menyerahkan ijazah SMP palsu saat pencalonan, ijazah hanya berupa fotokopi dilegalisir, tanpa melihatkan aslinya. Sebagaimana diatur pasal 93, 94, 97, dan 98 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Daniel juga telah melanggar karena akte kelahiran juga tidak benar. ”Namun sayangnya saat dilaporkan ke KPU dan Panwaslu setempat tidak digubris, makanya saya langsung ke Bawaslu,” Damri.
Meski Daniel sudah menjabat sebagai wakil Bupati Pasaman mendampingi Bupati Benny Utama periode sebelumnya, lantas tidak membuat pelapor percaya bahwa syarat pencalonannya sudah memenuhi ketentuan. Malahan pada saat pencalonannya pada Pilkada sebelumnya dinilai juga penuh dengan kongkalikong antara Daniel dengan penyelenggara dan aparat penegak hukum.
”Soal ijazah Daniel yang tidak ada dan ijazah palsu ini, mantan anggota KPU lama yang mengatakan kepada saya, bahkan polisi juga mengatakan demikian. Makanya saya berani untuk memprotes pencalonannya, soalnya saya punya dasar yang kuat,” ungkapnya.
Dia juga mengancam akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena diduga penyelenggara dan pengawas pemilu di Pasaman sudah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. ”KPU tidak pernah melakukan klarifikasi tentang ijazah Daniel, sedangkan Panwaslu juga tidak menindaklanjuti laporan saya,” katanya.
Dia menambahkan, pengaduan tentang pencalonan Daniel dilakukan tidak lebih dari ingin menegakkan kebenaranya dan rasa keadilan masyarakat. Pilkada adalah proses untuk menentukan pemimpin berikutnya. Nasib masyarakat ada pada pemimpin tersebut. Jika dari awal proses ini sudah ada ketidakjujuran, akan seperti apa Pasaman ke depan.
Laporan Damri diterima petugas Bawaslu Yoni Syah Putri pada Selasa sore lalu. Sedangkan Anggota Bawaslu Sumbar Bidang Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sumbar, Aermadepa mengatakan, dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Daniel itu sudah dilaporkan ke Panwaslu. Sekarang sedang diproses Panwaslu.
”Karena ini menyangkut Pilbup, untuk itu kami sarankan penanganannya di tingkat Panwaslu. Dia kan juga sudah melapor ke Panwaslu,” katanya.
Dihubungi terpisah, Cawabup Daniel kepada wartawan menanggapi laporan LSM itu dengan tenang. Malah Daniel merasa yakin, laporan yang disampaikan pelapor ke Bawaslu itu terkesan mengada-ada. ”Sama-sama kita ketahui, bahwa materi laporan yang disampaikan LSM itu sama juga pernah dilaporkan ke polisi bahkan ke Polda Sumbar beberapa waktu lalu, namun akhirnya Polda mengeluarkan SP3 atas kasus laporan tersebut,” kata Daniel.
Dia pun merasa heran kenapa laporan yang sama muncul kembali, persis saat dirinya sudah ditetapkan sebagai calon wakil bupati oleh KPU. ”Saya tidak habis pikir kenapa muncul lagi soal ini. Apa motivasi pelapor di balik ini,” tanya Daniel.
Daniel menjelaskan, apabila ijazah SD maupun SMP yang dimilikinya palsu, tentu dirinya tidak bisa menjadi pegawai sebelum menjadi wakil bupati Pasaman pada periode sebelumnya. “Ini kan aneh,” pungkas Daniel.
Sementara itu, Ketua KPU Pasaman, Jajang Fadli yang ingin diminta konfirmasinya terkait dilaporkannya KPU Pasaman kepada Bawaslu terkait dugaan ketidaknetralan dalam penetapan calon wakil bupati, nyatanya tidak bisa dihubungi, meski sudah dikontak langsung ke nomor telepon selulernya beberapa kali, termasuk belum adanya balasan SMS yang dikirim kepadanya. (da)
