Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Minerba, Kini Ormas dan UMKM Bisa Kelola Tambang

JAKARTA, METRO–DPR RI secara resmi me­nge­sahkan Revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba)  menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat pari­purna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, pada Selasa (18/2).

Awalnya, Wakil Ketua Ba­dan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung revisi UU Minerba.

“Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ditugaskan dalam revisi UU Minerba, sehingga ini dapat diselesaikan,” kata Doli di Gedung DPR.

Selanjutnya, Adies meminta persetujuan peserta rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Minerba.

“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Adies selaku pimpinan sidang pari­purna. “Setuju,” jawab para anggota dewan.

Pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang ini setelah seluruh fraksi di DPR me­nyepakati pada ralat ting­kat I di Baleg DPR RI. Mereka bersepakat untuk mengesahan RUU Minerba menjadi UU, dalam rapat yang digelar bersama Pemerintah yang diwakilkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada Senin (17/2).

Menkum Supratman Andi Agtas dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengungkapkan sejumlah poin revisi. Pertama, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usa­ha Pertambangan (IUP) atau­­pun Wilayah Izin Usaha Per­tam­bangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini beru­bah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

“Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian de­ngan cara prioritas,” ungkap Supratman usai rapat dengan Baleg DPR RI, Senin kemarin.

Supratman menjelaskan, perubahan skema itu dalam rang­ka memberikan keadilan pem­bagian sumber daya alam kepada semua kom­po­nen bangsa, baik bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun koperasi.