JAKARTA, METRO–Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dimulai di berbagai Puskesmas di Indonesia per hari ini, Senin 10 Februari 2025. Program ini akan berlangsung secara berkelanjutan setiap tahun dengan tujuan mendeteksi dini penyakit kronis dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan ini gratis, termasuk pemberian obat bagi pasien yang terdeteksi memiliki kondisi tertentu. Namun, bagi pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit, pembiayaannya bergantung pada kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kalau dalam pemeriksaan ini ada yang terdeteksi penyakit berat atau kanker, itu sebabnya kita harapkan kalau masuk ke puskesmas, dicek BPJS-nya sudah ada atau belum. Kalau ternyata darah tinggi tapi kolesterolnya tinggi, nanti dicek EKG jantungnya. Kalau tidak ada apa-apa ya balik lagi, dikasih obat aja. Itu mungkin 80 persen seperti itu,” jelas Budi saat meninjau pelaksanaan CKG perdana di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, Senin (10/2).
Namun, bagi pasien yang terdeteksi memiliki risiko serangan jantung atau penyakit serius lainnya, mereka akan dirujuk ke rumah sakit. “Pada saat dirujuk ke rumah sakit, inilah dia butuh BPJS. Kalau dia enggak ada BPJS, dia mesti bayar sendiri,” tambahnya.
Budi juga menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG di Puskesmas memiliki kuota harian untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. Saat ini, setiap Puskesmas dibatasi menerima 30 pasien per hari, namun jumlah tersebut bisa bertambah seiring dengan peningkatan keterampilan tenaga medis.
