JAKARTA, METRO–Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memasuki hari ke-100 masa kerja pada Selasa (28/1) mendatang. Menjelang momen tersebut, Lembaga Survei Nasional merilis hasil survei untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertama. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,87 persen.
Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi, mencapai 87,5 persen. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan ini antara lain program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta pelatihan kompetensi guru.
Peneliti Lembaga Survei Nasional Fishya Amina menjelaskan, meskipun program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan lumbung pangan nasional, dan pemberantasan korupsi menjadi bagian dari agenda pemerintahan, tingkat kepuasan terhadap program tersebut belum optimal.
“Makanan Bergizi Gratis misalnya, hanya mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 79,3 persen, membangun lumbung pangan nasional mendapatkan 77,6 persen, dan pemberantasan korupsi mendapat tingkat kepuasan terendah yaitu 69,9 persen,” ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Meski hasil survei cukup menggembirakan, sejumlah pengamat memberikan catatan penting untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengingatkan, bahwa tingkat kepuasan dapat berubah jika kebijakan pemerintah tidak selaras dengan aspirasi masyarakat.
Isu seperti wacana kenaikan PPN hingga 12 persen dan pelemahan KPK yang dilakukan pemerintahan sebelumnya bisa menjadi tantangan serius.
“Terlebih, komunikasi publik Prabowo yang sering melempar isu dan menariknya kembali, seperti terkait isu pengampunan koruptor, dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat,” ucapnya
Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampow menyoroti bahwa popularitas menteri tidak selalu mencerminkan kinerja mereka. Sebagai contoh, Menteri BUMN Erick Thohir lebih dikenal karena isu di dunia sepak bola ketimbang kebijakan BUMN.
“Contohnya, popularitas Menteri BUMN Erick Thohir tinggi bukan karena BUMN, namun, justru karena polemik sepak bola Indonesia Patrick Kluivert dan Shin Taeyong. Terlepas dari hal tersebut, terdapat juga popularitas yang positif, seperti yang diperoleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, karena berani membuat terobosan yang langsung dirasakan oleh publik,” katanya.
Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto menekankan persepsi yang dibangun di masyarakat melalui kepuasan publik harus sejalan dengan konsep functioning government, salah satu indeks penting dalam demokrasi.
Salah satu indikasi bahwa pemerintah sudah berfungsi semestinya adalah terbentuknya RPJMN dan adanya roadmap dari masing-masing kementerian.
“Jangan sampai 100 hari terlalu asik melihat kepuasan publik, namun nilai dasar basis demokrasi seperti functioning government menjadi luput,” tambahnya. (jpg)