Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menilai, persoalan pagar laut tersebut merupakan masalah serius. Sehingga presiden harus turun tangan untuk membentuk Satgas Pencari Fakta.
Setelah dibentuk, lanjut Mahfud, satgas tersebut juga bisa diberi target oleh pemerintah. Dengan begitu mereka akan bekerja cepat untuk membantu mengusut masalah itu.
“Dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi pantai-pantai kita yang ada indikasi itu. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu,” terang dia.
Mahfud menyampaikan bahwa bukan hanya pihak swasta yang bisa diusut. Termasuk instansi pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pemerintah daerah. Sementara aparat penegak hukum yang bisa mengusut terdiri Polri, Bakamla, dan instansi terkait lainnya. (jpg)
Komentar