Presidential Threshold Dihapus MK, DPR akan Batasi Pasangan Calon Presiden

JAKARTA, METRO–Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Kar­sayuda menyatakan, berkomitmen men­jalankan asas keterbukaan dan transpa­ransi se­lama pembahasan revisi UU Pemilu seba­gai bentuk konsekuensi dari putusan Mah­kamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas penca­lonan presiden atau presidential threshold. Sebab, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu fqiunsur partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.

Pasalnya, MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan peme­rintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang ba­tas syarat pencalonan pre­siden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi.

“Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pe­merintah. Percayakan ke­pada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik transparan dan akuntabel,” kata Rif­qinizamy kepada warta­wan, Senin (20/1).

Politikus Partai Nas­dem itu mengungkapkan, masyarakat tak perlu kha­watir dengan kinerja DPR dan pemerintah dalam me­lakukan rekayasa konsti­tusi. Ia berkomitmen untuk membuka ruang partisi­pasi bagi masyarakat agar terlibat dalam memantau pembentukan norma baru UU Pemilu.

Rifqi juga memastikan, weluruh rangkaian tahapan tersebut akan mem­per­timbangkan asas trans­paransi dan akuntabilitas.

“Meaningful participation saya jamin. Sekarang seluruh rapat di Komisi II DPR itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam. Jadi, kami bisa pertanggung­jawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum yang ada di Komisi II DPR RI,” tegas Rifqi.

Ia menilai, MK mampu memposisikan diri sebagai negative legislator dalam putusan penghapusan am­bang batas pencalonan presiden, sehingga hanya membatalkan norma. Se­dangkan, jika MK bertindak sebagai positive legislator, permintaan rekayasa kon­stitusi kepada DPR dan pemerintah tak diperlukan.