Sikat Mafia Pupuk Demi Kesejahteraan Petani, DPR Sarankan Pemerintah Ubah Skema Subsidi

JAKARTA, METRO—Mafia pupuk menjadi catatan pemerintah untuk diberantas habis. Terlebih, mafia ini membuat rakyat khu­susnya petani susah. Asta Cita Presiden RI Pra­bowo Subianto juga menyasar ketahanan pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman mengatakan, distribusi pupuk kepada petani harus diperhatikan. Petani harus mendapat kesejahteraannya. Kesulitan para petani mendapatkan pupuk salah satunya karena perilaku koruptif oknum tertentu.

“Maka saya memiliki ide dan gagasan agar pemerintah bukan lagi memberikan subsidi untuk pupuk, tapi memberikan subsidi pada Nilai Tukar Petani (NTP). Karena para petani yang sesungguhnya, mereka justru tidak menikmati pupuk subsidi ini. Jangankan yang subsidi, pupuk non subsidi saja sulit, seperti ada yang memonopoli,” kata Arif, Jumat (10/1).

Legislator dari Dapil Banten I ini menduga para pelakunya adalah oknum tengkulak. Mereka diperki­raka bekerjasama dengan oknum supplier atau agen pupuk.

Akibatnya, para petani kesulitan mendapatkan pupuk, baik pupuk subsidi maupun non subsidi. Sedangkan para tengkulak tersebut bisa dengan mu­dah mendapatkannya.

Rp 9.000. Pemerintah, melalui Bulog, wajib membeli Gabah mereka. Begitupun berlaku untuk hasil pertanian lainnya,” sambungnya.

Pencabutan pupuk subsidi yang diganti dengan subsisidi NTP, menurut Arif, akan lebih efektif dan tepat sasaran. Karena selama ini mayoritas para petani sudah membeli pupuk dengan harga non subsidi.

“Kalau produknya ada, jangankan yang non subsidi yang subsisidi saja para petani itu mau beli, jadi Tata kelola Pembelian dan Penjualan Pupuk ini yang harus juga di benahi” pungkas­nya. (jpg)

Exit mobile version