Dengan dipilih rakyat, lanjut dia, kasus-kasus tersebut dapat dihindari. “Politik sejak presiden dipilih rakyat langsung jadi stabil. Ini fakta penting,” ucapnya.
Di daerah, situasinya dinilai sama. Kepala daerah dipilih rakyat langsung adalah sumber stabilitas politik. Sebaliknya, jika dipilih DPRD, akan timbul instabilitas politik. Sebab, kepala daerah sangat bergantung pada DPRD.
“Bila ingin memberhentikannya, DPRD dapat melakukan kapan saja sesuai kepentingannya. Ini menciptakan instabilitas politik. Padahal, stabilitas itu prasyarat bagi pembangunan,” terangnya.
Soal pilkada saat ini yang dirasa mahal dan korup, Mujani menyarankan agar dipikirkan cara yang murah dan minim korup, bukan dengan mengubah sistem. Sebab, persoalan biaya mahal terjadi karena masalah implementasi, bukan konsep. “Misalnya, elite menggunakan money politics sebagai jalan pintas memenangi pertarungan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyebut masih menunggu pengajuan pemerintah perihal usulan pilkada dipilih DPRD. Karena itu, baleg belum bisa menentukan apakah usulan itu masuk prioritas pembahasan RUU tahun depan. “Intinya masuk ke (prolegnas) prioritas atau tidak, itu saja dulu. Kita di baleg menunggu pembahasan dulu,” kata Bob. (jpg)
